Riauaktual.com - Ketua PWI Kabupaten Bengkalis, Adi Putra, meminta Penasehat Hukum Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis untuk fokus menangani kontroversi yang melibatkan kliennya.

Permintaan ini datang sebagai tanggapan terhadap pemberitaan dan klip video yang mencuat terkait pernyataan Elida Netty, Penasehat Hukum Ketua DPRD, yang menyinggung profesi wartawan selama konferensi pers di rumah dinas Ketua DPRD.

Khairul Umam, Ketua DPRD, mengadakan jumpa pers untuk merespons mosi tidak percaya yang diajukan oleh 36 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap dirinya dan Wakil Ketua, Syahrial.

"Terus terang, saya tidak mengenal pengacara Ketua DPRD ini. Namun, ada beberapa perkataan atau ucapan yang bersangkutan yang saya terima dari teman-teman, berita, dan video yang menyinggung profesi wartawan Bengkalis dan Duri," kata Adi Putra, Selasa (5/9/2023).

Beberapa pernyataan yang dimaksud oleh Adi Putra adalah ucapan bahwa wartawan di Bengkalis terindikasi tunduk pada Pemerintah dan menerima uang receh.

"Ucapannya ini melukai hati kami sebagai insan pers. Kami mengecam ucapan yang tidak pantas ini. Kami meminta yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan mencabut pernyataannya. Sebagai pengacara, seharusnya fokus pada kasus mosi tidak percaya oleh 36 anggota DPRD Bengkalis terhadap kliennya. Jika ada pengalaman buruk, jangan salahkan profesi wartawan. Wartawan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang pers," tegas Adi Putra.

Adi Putra juga menyatakan bahwa seharusnya penasehat hukum Ketua dan Wakil Ketua DPRD mengucapkan terima kasih kepada wartawan di Bengkalis yang telah memfasilitasi hak jawab terkait pemberitaan mengenai mosi tidak percaya yang diajukan oleh 36 anggota DPRD terhadap kliennya. Sebaliknya, jangan menuduh dan mencampuri profesi wartawan.

"Saya percaya bahwa wartawan bertindak secara adil dalam peliputan berita. Mereka telah berusaha menghubungi Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk mendapatkan konfirmasi, tetapi tidak mendapat respons. Ketika ada konferensi pers, media telah hadir untuk memfasilitasi hak jawab," tambahnya.

"Harus diuruslah hal-hal yang menjadi fungsi dan tugas masing-masing, jangan campuri dan menyinggung profesi orang lain, terutama dengan pernyataan yang merendahkan wartawan Bengkalis dan Duri," pungkas Adi Putra, sambil mengindikasikan bahwa tindakan hukum mungkin akan diambil dalam hal ini.