Riauaktual.com - Dari data Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Riau hingga Agustus 2019 tercatat sebanyak 190.140 orang, yang didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Menanggapi hal ini, anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati mengaku pihaknya sejak dua tahun lalu telah meminta Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuat roadmap ketenagakerjaan.
"Sejak masih pak Jonli yang menjabat sebagai Kadisnya, ini sudah kita minta, supaya kita mengetahui berapa angka kelulusan setiap tahun. Dengan begitu kita tahu apa yang harus kita lakukan,” katanya, Selasa (2/5/2023).
Disebutkan Ade, hal ini berguna untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran yang nantinya berakibat kepada tingginya angka kriminalitas di Provinsi Riau.
“Untuk SD dan SMP itu mungkin serapan pekerjaannya besar, entah itu sebagai pekerja upah harian atau pekerjaan lainnya," katanya.
Legislator Fraksi PAN ini juga menyoroti intervensi APBD untuk membantu lulusan SMA dan perguruan tinggi agar memiliki keahlian minimal.
“Kalau SMK kan sudah punya itu, ada bekal untuk kerja. Kalau SMA dan perguruan tinggi ini bagaimana. Makanya roadmap ini untuk itu sebenarnya, supaya tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam program-program yang ada di Disnakertrans,” terangnya.
Lebih dari itu, Ade menuturkan perihal kewenangan badan layanan kerja (BLK) yang sudah diberikan ke pemerintah pusat. Sebab itu, ujarnya, perlu ditagih janjinya.
“Seberapa mampu menyerap anak-anak kita mendapatkan keahlian minimal tadi. Kita harus tanya lagi, jangan sampai udah diserahkan tapi tak ada progres. Ini Disnakertrans harus jemput bola. Apa yang bisa dilatih untuk anak-anak kita,” jelas Ade.
“Padahal kan di Riau ini banyak industri. Sebab ini persoalan besar jika semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula penganggurannya,” pungkasnya.
