Riauaktual.com - KPU Riau menyatakan bahwa Honor Badan Adhoc yang paling besar memakan anggaran dalam usulan penggunaan anggaran pada Pilkada Riau 2024 mendatang, Selasa (24/1/2023).

Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir mensimulasikan jika usulan yang dipilih Pemprov Riau itu skema satu dengan besaran Rp458 miliar.

Maka besaran anggaran yang ditelan untuk honor badan adhoc itu senilai Rp272 miliar atau setara dengan 59,36 persen dari seluruh total anggaran.

"Postur angka persentasinya juga sama seperti yang diajukan oleh KPU kabupaten/kota. Karena pedomannya sudah ditetapkan oleh KPU RI dan Kementerian Keuangan,” kata Ilham.

Sementara untuk tahapan pelaksanaan tahapan Pilkada persentasinya hanya 31.08 persen atau sebesar Rp142 milyar. Sisanya, yang terkecil 9.57 persen atau Rp43 milyar untuk operasional dan administrasi perkantoran.

Dalam menentukan besaran anggaran ini, jelas Ilham, KPU Riau dan KPU Kabupaten/Kota mempedomani pedoman yang ada secara terperinci. Dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian. Yaitu bagian honorarium, ada 8 (delapan) kegiatan; bagian persiapan dan pelaksanaan, ada 17 kegiatan; dan bagian operasional dan administrasi perkantoran, ada 9 (sembilan) kegiatan.

“Pedoman kami surat keputusan KPU Republik Indonesia serta peraturan dan surat Menteri Keuangan,” sambungnya.

“Di surat Menteri Keuangan tersebut honor Badan Adhoc ditetapkan kenaikannya hampir 100 persen lebih dari Pilkada sebelumnya,” singkatnya.

Ada pun Badan Adhoc yang memerlukan anggaran tertinggi itu meliputi; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS.