Rendah Dari Pemprov Riau, Bupati Alfedri Minta Penerapan SPBE Jadi Perhatian Serius

Rendah Dari Pemprov Riau, Bupati Alfedri Minta Penerapan SPBE Jadi Perhatian Serius

Riauaktual.com - Penerapan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten Siak masih diangka 1,92 persen, angka tersebut lebih rendah dibanding kabupaten Kuansing dan Provinsi Riau diangka 2,5 persen.

Bupati Siak, Alfedri mengatakan hal tersebut disebabkan masih belum meratanya penerapan digitalisasi layanan publik dalam sektor pemerintahan daerah.

Hal itu terungkap, saat dirinya menghadiri acara festival Internasional pelayanan digital Jawa Barat 2022 di Sumedang, Jatinangor beberapa hari lalu.

"Dalam kegiatan tersebut, SPBE Sumedang mencapai 3,50 persen. Dari 514 kabupaten/kota, tertinggi di Indonesia, kalah Banyuwangi. Kita berapa? baru 1,92 persen, Riau 2,5 persen, kita lebih rendah dari pada Kuansing. Artinya, ini menjadi catatan kita bagaiman tahun depan ditingkatkan," kata Alfedri, Senin (26/12/2022).

Sebab, kata Alfedri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Siak lima tahun kedepan, dalam misinya tertuang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government.

"Makanya kita bergerak harus cepat, caranya digitalisasi. Termasuk akuntabilitas, integritas, prestasi dan kinerja harus di siapkan melalui digitalisasi," ujarnya.

"Maka ini menjadi catatan kita bagaiman mewujudkan e-goverment khususnya dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik," tambahnya.

Oleh sebab itu, ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai leding sektor motor penggerak digitalisasi ini supaya disegerakan rancangan dan menyiapkan road mapnya.

"Saya minta itu tolong disegerakan. Saya minta pelayanan perizinan terintegrasi di desa sudah online, seperti di dinas penanaman modal DPTSP, saya minta targetnya Desember ini sudah selesai," kata Alfedri.

"Terus nanti baru pendataan penduduk miskin secara online, kemudian monitoring ADD dana desa secara online, di segerakan termasuk seluruh dinas,” tegasnya.

Ia berharap, tahun depan Diskominfo punya data aplikasi setiap dinas, dan di sampaikan kepadanya.

Selain itu, setiap OPD bisa melahirkan satu aplikasi, bahkan lebih jika perlu per bidang punya satu aplikasi.

"Kini sudah zamannya begitu, harus cepat. Teknologi bukan sekadar gaya-gayaan canggihnya suatu sistem. Bukan pula sebagai ajang pamer sesaat, namun teknologi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien," pungkasnya.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index