Kebijakan Pemberlakuan Digitalisasi Jangan Sampai Memicu Terjadinya Perselingkuhan Birokrasi

Kebijakan Pemberlakuan Digitalisasi Jangan Sampai Memicu Terjadinya Perselingkuhan Birokrasi
Dr (Candt) Weni Puji Hastuti

Riauaktual.com - Sekedar informasi, bahwa Indonesian Corruption Watch (ICW),  pernah mengeluarkan data korupsi dengan menempatkan Birokrasi PNS sebagai pelaku korupsi terbanyak dan terbesar di Indonesia, yang tak luput Provinsi Riau yang pernah Hattrick sebagai cacat kepemimpinan yang memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap Birokrasi.

Pudarnya sebuah kepercayaan tak hanya berlaku pada sisi Rumah Tangga keluarga layaknya suami istri yang dihadiri pelakor. Namun disini lebih kepada Rumah tangga besar yang pemimpinnya dianggap mumpuni untuk bertanggung jawab. Sebagai orang yang disetir dan diarahkan pemimpinnya masyarakat mempercayai penuh seutuhnya dengan memberikan jiwa dan raga kepada pemimpinnya tanpa pernah berfikir untuk dikhianati.

Rumah tangga keluarga tak ubahnya seperti sebuah Negara yang didalamnya terdapat ribuan harapan, bahkan miliayaran keinginan yang di tumpangi dipundaknya pemimpin yaitu kepemimpinan biroksasi, harapan inilah yang senyatanya menjadi Hakikat secara Ontologi dasar berpikirnya seorang pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya secara epistemology.

Sebagai seorang imam yang telah menghibahkan sebahagian jiwa raga untuk mampu berdiri diatas semua kepentingan yang terhimpun dari keluarga (masyarakat luas) tanpa ia berkepentingan sehingga ini adalah kaca, atau bisa disebut spion dasar dalam menyetir kendaraan atau kapal yang akan berlabuh dengan visi yang di rangkum kemudian di implementasikan dalam layarannya dalam mewujudkan cita cita rumah tangganya. Karna pada dasarnya cita cita rakyat itu selaras dengan cita cita pemimpinnya yang tak lain untuk mendapatkan keridhoan sehingga kesejahteraan terwujud.

Kekuatan kapal baru akan tampak apabila sudah dilayarkan dengan membawa isi penumpang yaitu keluarga yang kita sepakati penyebutannya masyarakat. sorotan rakyat kepada pemimpin memang dipandang sebagai sesuatu yang berlebih, sebab apa jika dia mampu berdiri sebagai pemimpin mau tidak mau dia harus mampu melihat penilaian yang dilontarkan sebab ada banyak mata yang dia pimpin dengan minus yang berbeda. Artinya apa tidaklah semua pemahaman masyarakat itu sama persepsi cara memandangnya jika tidak diluruskan pandangannya karna senyatanya tulang rusuk bengkok makanya yang lurus dijadikan dan dipercayai sebagai pemimpin.

Skeptisnya rakyat jangan dianggap suuzun oleh pemimpin, bahwasanya skeptis adalah bentuk kehati hatian rakyat karena dia cinta akan pemimpinnya, skeptis yang tidak dengan cara menghardik melainkan dengan cara saling menasehati, sebab apa secara falsafah agama nasehatpun merupakan Hak dari setiap individu yang harus ia dapatkan. Sebenarnya jika ini dterfahamkan kepada setiap individu pastilah tidak akan da yang pernah marah atau tidak akan pernah terjadi perselisihan sebab ia memahami nasehat itu sebagai sebuah hak yang mesti ia dapat kan.

Riau dengan tahap transformasi digitalisasinya jangan sampai memicu terjadinya perselingkuhan birokrasi, dengan pembagian beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tugas tanggung jawab semakin ringan, bukan untuk menyelesaikan tanggung jawab akan tetapi karna ianya sadar bahwa itu memang kewajiban yang harus dia wujudkan meski rintanga badai menghadang.

Hadirnya digitalisasi memang tak hanya mengusik kehidupan istri pertama atau boleh kita sebut tatanan susunan manualisasi perangkat daerah yang telah ada akan tetapi hadir nya digitalisasi bisa dikatakan sebagai orang ketiga dengan menjembatangi tujuan pengusaha tujuan masyarakat dan tujuan pemerintah yang musti menaungi keseluruhannya, tanpa ada yang dirugikan sepihak akan tetapi bukan berarti tidak memihak mana kala pilihan itu kerap dan acap seperti menyudutkan pemimpin untuk memilih satu diantara keduanya nah disinilah wisdem atau bijaksananya seorang pemimpin akan terlihat, karna untuk bijak anak kecil saja bisa bijak namun dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya belum tentu semua orang bisa makanya pemimpin bukan lagi dituntut untuk bijaksana tetapi sudah semestinya dia harus bijaksana dalam memberikan keputusan berupa kebijakan.

Kuatnya pondasi keimanan imam sebagai pemimpin tidak akan pernah terjadi penyelewengan meski terkadang dalam berbuat tidak selalu benar akan tetapi ia mau untuk mencari kebenaran dan mampun untuk menerima keberanan dari pencaharian kebenaran yang seutuhnya dari sisi dan sudut pandang agama secara utuh. Harapannya kisruh yang terjadi di semua lini OPD bisa kita atasi yang terpenting jangan pernah ada dusta diantara kita dengan demikian perselingkuhan birokrasi tidak akan terjadi meskipun digitalisasi menjembatangi sebagai pelakor namun dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara birakrasi kenegaraan.


Penulis : Dr (Candt) Weni Puji Hastuti (Universitas Riau)

 

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index