Riauaktual.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih berupaya menyelesaikan tunda bayar kegiatan tahun 2021. Sisa tunda bayar ini mencapai Rp70 miliar dan diupayakan agar selesai jelang akhir 2022 ini.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, bahwa bukan kewajibannya untuk menyelesaikan tunda bayar tersebut. Menurutnya, itu merupakan kewajiban dari kepemimpinan sebelumnya.

Walaupun demikian, dirinya tetap berupaya untuk menyelesaikan tunda bayar ini. Pihaknya mencari regulasi agar tunda bayar ini bisa segera diselesaikan.

"Sesuai dengan tanggal kerja saya, tanggal 23 Mei kemarin, tidak ada kewajiban, saya sebenarnya untuk yang lama-lama. Tapi ini inisiatif saya, niat baik kita. Kita cari regulasinya biar bisa membayarkan," ujar Muflihun, Rabu (2/11/2022).

Menurutnya, tunda bayar terjadi di beberapa sektor, yakni jasa pelayanan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, guru honorer, hingga RT/RW. Apalagi saat ini APBD Perubahan tahun 2022 alami penurunan, banyak kegiatan yang dihapuskan karena keterbatasan anggaran.

Muflihun juga mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar menyusun target anggaran secara profesional. Ia berharap, instansi tersebut mengambil pengalaman dari kasus tunda bayar yang dialami Pemko Pekanbaru saat ini.

Menurutnya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, maka akan terjadi lagi tunda bayar seperti saat ini. Pihaknya pun harus mencari berbagai cara dan mencari regulasi yang tepat agar tunda bayar Pemko Pekanbaru bisa segera dilunasi.

Salah satunya adalah dengan memasukkan perhitungannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2022. Kondisi APBD Perubahan Kota Pekanbaru pun mengalami penurunan. APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2022 ini sebesar Rp 2,521 triliun.

"Kondisi APBD Perubahan kita pun nilainya kemarin malah turun kan, disahkan sebesar Rp 2,521 triliun rupiah. Tunda bayar ini kita kasihan, ada honor guru, petugas kesehatan, posyandu, RT RW yang tertunda dibayarkan," pungkasnya.