PEKANBARU (RA)- Pemerintah Kota Pekanbaru  telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp1.925.000. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal Mm, mendesak agar perusahaan yang ada di Kota Bertuah mematuhi aturan tersebut dengan membayar gaji karyawannya sesuai UMK.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, untuk menerapkan UMK di butuhkan kesadaran dari semua pihak. Termasuk pihak perusahaan dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar mengawasi secara ketat perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMK.

"Ketentuan nominal UMK kita di tahun 2015 sudah jelas Rp1.925.000, tentu kenaikan UMK dari tahun 2014 sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Makanya harus dijalankan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Nofrizal.

Hal senada juga ditegaskan Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jhon Romi Sinaga, yang meminta agar pihak perusahaan memberikan hak kepada para pekerja sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

Sejauh ini, Dewan ikut melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan pengupahan terhadap tenaga kerja sesuai ketentuan UMK  tahun 2015 ini.

"Kami terus melakukan pantauan terhadap sejumlah perusahaan melalui beberapa informasi, hasilnya memang masih banyak buruh atau karyawan yang digaji belum sesuai UMK yang berlaku saat ini. Dalam waktu dekat kita di Komisi III akan segera memanggil pihak pemerintah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab akan hal permasalahan upah tenaga kerja,” ungkap Jhon Romi.

Disamping itu Jhon Romi mengharapkan  penetapan UMK 2015 jangan lagi menjadi sebuah kebijakan tetapi diterapkan dan harus diawasi pelaksanaannya. Pihaknya meminta kepada Pemko Pekanbaru  agar turun ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari UMK.

Kembali diutarakan Jhon Romi, kepada karyawan yang belum menerima gaji sesuai dengan UMK yang telah disepakati Pemerintah, di minta untuk melaporkannya ke Disnaker dan jika tidak ada respon segera melaporkan ke DPRD.

"Laporkan ke Disnaker, jika tidak ada respon segera informasikan ke DPRD, biar kita segera panggil pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pihak perusahaan nya akan kita panggil disini supaya jelas itu perusahaan telah melanggar atura," pungkasnya.

Laporan : doni