Pimpinan DPRD Riau Harapkan Konversi BRK Syariah Dapat Hilangkan Sistem Riba

Pimpinan DPRD Riau Harapkan Konversi BRK Syariah Dapat Hilangkan Sistem Riba
Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho

Riauaktual.com - Perda konversi Bank Riau Kepri Syariah sudah disahkan pada Kamis (19/5/2022) kemarin. Praktis setelahnya adalah prosesi launching.

Perda tersebut disahkan pada sidang paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda Provinsi Riau, tentang perubahan atas Perda No.10 tahun 2022 tentang, perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan Riau dari perusahaan daerah, menjadi perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir gubernur.

Wakil ketua DPRD Riau, Agung Nugroho memiliki harapan besar dengan pengesahan BRK Syariah ini. Menurutnya dengan sudah konversi maka bisa menghilangkan sistem riba yang selama ini dianggap membuat sebagian orang enggan untuk memanfaatkan layanan perbankan itu.

"Harapan kita sistem dan semua bentuk di Bank ini nantinya tidak ada lagi ribanya. Kita minta semangat BRK syariah ini betul-betul bisa menghilangkan riba," kata Agung Nugroho, Jumat (20/5/2022).

Agung yang juga Ketua DPD Demokrat ini, mengatakan, menghilangkan riba ini diminta baik itu untuk nasabah maupun pegawai BRK itu sendiri.

"Kita akan mengawal hal ini. Karena memang semangat syariah adalah semangat tanpa riba," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau tentang Konversi Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Karmila Sari, menyampaikan laporan hasil kerja Pansus Ranperda tentang perubahan atas Perda No 10 Tahun 2022.

Hal ini disampaikannya melalui rapat paripurna DPRD Riau yang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Yulisman didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Syafruddin Poti dan Agung Nugroho, turut hadir pula Gubernur Riau, Syamsuar, Kamis (19/5/2022). 

Menyikapi perkembangan zaman yang terus maju secara signifikan, Karmila mengatakan, BRK harus meningkatkan kualitas dalam mengikuti perkembangan pasar dengan cara konversi ke syariah. 

"Pengembangan industri syariah oleh pemegang saham dan pemerintah harus terus dikembangkan secara konsisten berdasarkan prinsip syariah," ucapnya. 

Konversi BRK Syariah ditujukan agar bank tersebut tetap eksis. Juga Pemprov Riau agar tetap jadi pemegang saham mayoritas dengan capaian kursi saham mayoritas sebesar 51 persen. 

"Kemudian BRK Syariah merupakan BUMD Pemprov Riau, jadi tetap harus meningkatkan dividen bagi pemegang saham," tuturnya.

Tak berhenti di situ, Karmila menuturkan BRK Syariah perlu meningkatkan kemampuan teknologi dan informasi layanan dengan menyediakan fitur atau fasilitas perbankan, yang dibutuhkan nasabah dilakukan secara aman cepat.

"Makanya BRK Syariah perlu menempatkan komisaris yang memiliki pemahaman tentang syariah serta memiliki latar belakang sebagai pebisnis," pungkasnya. 

Berita Lainnya

View All