DPRD Riau Minta Pemprov Pantau Kinerja ASN yang WFH

DPRD Riau Minta Pemprov Pantau Kinerja ASN yang WFH
Anggota DPRD Riau dapil Inhu-Kuansing, Ade Agus Hartanto

Riauaktual.com - Anggota DPRD Riau, Ade Agus Hartanto angkat bicara mengenai regulasi pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca libur dan cuti bersama lebaran 2022.

Menurutnya, hal ini dianggap perlu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang saat ini sudah melandai, dibarengi dengan kondisi masyarakat yang baru saja melakukan perjalanan mudik lebaran keluar daerah.

"Ini kan hal yang baik, jadi mereka bisa melaksanakan isolasi mandiri dulu dirumah. Bukan berarti menambah masa liburnya, sehingga tidak ada kinerja yang terhalang hanya dengan alasan WFH," ucap Ade kepada Riauaktual.com, Ahad (8/5/2022). 

Legislator dapil Inhu - Kuansing ini meminta Pemprov Riau untuk tetap mengontrol kinerja ASN yang melaksanakan WFH dan memastikan bahwa ASN tersebut memang berada di kediamannya masing-masing. 

"Ini yang menjadi perhatian penting kita, bagaimana ASN ini tidak memperpanjang masa liburannya," katanya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini mengapresiasi penuh upaya 'sedia payung sebelum hujan' yang dilakukan pemerintah tersebut. Selain itu, Ade Agus juga berharap kedepannya regulasi mengenai penggunaan wajib masker juga turut dicabut.

"Ini kan sudah di ujung masa pandemi, kita juga tidak ingin berlama-lama di situasi seperti ini. Kalau setelah lebaran ini tidak ada lonjakan kasus yang signifikan, saya yakini penggunaan masker juga sudah bisa dicabut," pungkasnya.

Diberitakan Riauaktual.com sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, langsung menindaklanjuti surat edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait penerapan Work From Home (WFH). Dimana diterapkan selama satu pekan pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan pihaknya telah mendapatkan perintah dari Gubernur untuk mempelajari dan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB.

Selanjutnya juga langsung membuat SE turunan yang disebutkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB, pak Gubernur meminta kami untuk menindaklanjutinya. Dan sudah dibuat SE nya," ucap Ikhwan.

Dijelaskan Ikhwan, WFH dibuat aturannya dan diserahkan ke masing-masing OPD. Dimana untuk bagaimana mengatur jadwal ASN selama WFH dan Work From Office (WFO), kebijakan diserahkan kepada masing-masing kepala OPD.

Berita Lainnya

View All