Riauaktual.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan dapat menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini . Pasalnya, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara-negara lain. 

Anis Matta berpendapat masalah pangan hendaknya tidak  dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional (national security), sehingga butuh perhatian serius pemerintah. 

"Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, dan kalau situasi ini tidak dikelola dengan baik, ini bisa  berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih buruk. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak ini," kata Anis dalam Gelora Talk bertajuk "Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?, Rabu (16/3/2022).

Anis Matta menilai fenomena masyarakat mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng hingga menimbulkan korban jiwa dinilai sudah mengganggu secara sosial dan politik. "Fenomena ini dipandang dapat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh.

Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor.  Ia menyebut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyak goreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang oleh pemerintah. 

"Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar, tidak market friendly, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Aneka kebijakan terkait minyak goreng, membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi 'kelinci percobaan'," kata Ketua Pengurus Harian YLKI ini.