PEKANBARU, RiauAktual.com - Untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru 2015 mendatang serta meraih insentif dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (pemko) Pekanbaru, hari ini Selasa (26/8/2014) mengajukan berkas APBD ke Pemerintah Propinsi Riau untuk diverifikasi.

Tim anggaran Pemko tampaknya cukup bekerja keras pasalnya dalam sepekan proses dari penandatanganan nota kesepahaman atau MoU KUA-PPAS APBD Murni 2015, penyampaian oleh pemko, disahkan dari RAPBD menjadi APBD hingga kini tahapan lanjutannya tahap finalisasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan menunggu persetujuan Gubenur Riau (Gubri) Annas Maamun.

APBD Pekanbaru 2015 disepakati Rp3,32 triliun tinggal menanti proses selanjutnya untuk bisa digunakan pada Januari. Sesuai keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota pekanbaru Bustami HY, kepada wartawan bahwa kepastian telah selesainya tahap verifikasi yang baru disampaikan Walikota Pekanbaru.

"Kita berharap jika berkas APBD 2015 disetujui Gubri dengan tenggat waktu maksimal 14 hari dari pengajuan hari ini dan ditandatangani oleh Gubri akan dikembalikan untuk disinkronisasikan di DPRD Kota Pekanbaru, maka APBD bisa selesai cepat dan tepat waktu," sebut Bustami.

Diakuinya jika dalam penyusunan APBD dilakukan proses percepatan, dengan harapan Pemko mendapatkan dana isentif. Selain juga akan berpengaruh terhadap opini yang akan didapat pada penyampaian laporan keuangan di BPK.

"Ini jadi star point untuk mendapatan WTP pada APBD nanti, jadi kita berharap sesuai dengan target. Makanya perbaikan berkas kita ajukan hari ini," sebutnya.

Sebelumnya DPRD Kota Pekanbaru telah menggelar rapat paripurna laporan badan anggaran RAPBD Kota Pekanbaru tahun 2015 yang telah disahkan menjadi APBD. Dimana nilai APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2015 Rp3,324 triliun. Meningkat Rp531 miliar lebih dari APBD 2014 yang hanya Rp2,792 triliun.

APBD Kota Pekanbaru masih memprioritaskan sektor pendidikan sebesar 38 persen dari total APBD. Selanjutnya tetap melanjutkan kebijakan awal yakni Proyek Multiyears Rp600 miliar. (ver)

Editor: Riki