PEKANBARU, RiauAktual.com - Setelah diekspose di hadapan para anggota Dewan, Walikota Pekanbaru Firdaus MT,  kembali menggelar ekspose pembangunan Kota Pekanbaru untuk lima tahun mendatang di hadapan para Direksi Bank Riau Kepri.

Acara rapat evaluasi kinerja triwulan II tahun 2014 PT Bank Riau Kepri
digelar di Hotel Pangeran, Selasa (15/7/2014), dihadiri Direktur Dana dan Jasa BRK Nizam, Direktur operasional Wan Marwan, Direktur Kredit Syariah Afrial Abdullah, Direktur Kepatuhan Eka Afriadi, Komisaris Bank Riau Rivai Rachmand, Sarjono Amnan, dan Chairisman Rasahan.

Walikota, seperti biasa memaparkan rencana pembangunan kawasan perkantoran Walikota di Tenayan Raya diatas 300 Ha lahan. "Kompleks pemerintahan harus kita bangun terpadu sehingga aksesnya mudah dan pelayanan masyarakat maksimal," ujarnya.

Pemaparan Wako Kemudian dilanjutkan kepada pembangunan Rumah Sakit (RS) di  Jalan Garuda Sakti. "Akan ditender tahun ini di Jalan Garuda Sakti dengan dana APBD," ujar Firdaus MT.

Terkait pasar induk, Wako juga memberikan gambaran bisnis yang besar bagi investor, pemko merencanakan akan menenderkannya tahun ini. Demikian untuk terminal barang akan dibangun di atas lahan 18 ha.

"Kalau tidak ada juga investor yang bersedia, akan diransang dengan APBD tahun depan, menunggu investor karena cukup butuh modal. Tanpa dukungan semua pihak program tidak dapat dilakukan. Kami mengajak semua pejabat pemko melakukan akselerasi," terangnya.

Ia berharap, Bank Riau Kepri bisa bangkit merebut semua potensi yang akan dibangun di Pekanbaru. "Bank-bank lain berpacu di daerah kita masa kita hanya biasa saja," ujarnya.

Rivai Rachmad, saat pidatonya mengakui bangga kepada Walikota Pekanbaru Firdaus MT. "Pekanbaru memang membutuhkan seorang pemimpin seorang teknokrat, dan itu saya katakan saat pidato kampanye terakhir pencalonan Walikota saat itu," katanya.

Terkait perencanaan pembangunan ia memberikan saran, agar pemko membangun jalan paralel. Ini perlu ditambahkan dalam konsep karena masih kurang. Satu lagi setiap perencanaan harus ditaati, makanya perlu dikuatkan dalam produk hukum.

"Saya pikir semua itu harus dituangkan dalam perda pak wali, tetapi perda itu jangan kita langgar sendiri," tandasnya.

Memang diakuinya tidak ada yang bisa menjamin perencanaan ini kedepan karena ini butuh waktu yang panjang untuk merealisasikannya. Namun jika perencanaan ini dikuatkan dalam perda serta komimet pemimpinnya menjalankan maka bisa lancar. (ver)




Editor: Riki