Riauaktual.com - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, dilaporkan telah melakukan korupsi terhadap dana Covid-19, oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Namun, sesuai hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Riau, dipastikan tidak adanya dugaan korupsi tersebut.

Dalam keterangannya, Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Maamun Murod, saat menggelar konferensi pers, pada Rabu (31/3/2021) mengakui, beberapa waktu lalu pihaknya dituding telah melakukan korupsi dana sebesar Rp8,3 Miliar.

Laporan LSM itu, sebut Murod diserahan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Sehingga, lembaga Anti Rusuah itu, memerintahkan inspektorat melakukan penyelidikan.

''Ini yang mau kami luruskan, atas laporan korupsi di DLHK,'' terang Murod.

Menurutnya, dengan hasil itu, tentunya laporan pihak LSM itu dipastikan salah sasaran.

''Dari inspektorat sudah keluar, maka lami menyangkal tudingan itu,'' tegas Murod. 

Murod juga menegaskan, bahwa sejak Pandemi mulai di Riau tahun 2019 lalu, Dinas LHK bukanlah penerima anggaran untuk penanganan penanggulangan Covid-19. 

''Kami tegaskan DLHK tidak pernah mendapatkan bantuan keuangan Covid. Kami instasi yang bukan mendapatkan anggaran penyelesaian covid,'' tegasnya.

Ditanya, langkah-langkah pihaknya atas laporan tersebut, Murod memastikan, pihaknya tidak ingin memperpanjang permasalahan yang sempat muncul tersebut.

''Kami tidak ingin memperpanjang kasus ini. Yang jelas sudah terbukti tidak ada anggaran Covid-19 di Dinas LHK,'' katanya.

''Kami hanya perlu meluruskan tudingan itu, agar tidak menjadi konsumsi publik. Apalagi menjadi liar dan merugikan institusi kami. Kami telah menyiapkan zona integritas, tidak ada pungutan terhadap apapun yang di informasikan dan dikembangkan oleh beberapa media saat ini. Karena kami menyadari saat ini memang harus berupaya, menjalankan taat aturan berlaku,'' tutup Murod.