Riauaktual.com - Dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai Moeldoko salah hitung langkah politik terkait pencaplokan Partai Demokrat. KSP Moeldoko dinilai blunder politik.

Ahmad Khoirul Umam juga menilai KSP Moeldoko akan kena karma politik.

Dosen Paramadina ini mulanya menyoroti pemerintah yang menurutnya lambat bergerak menyikapi KLB di Sibolangit Deliserdang Sumut.

Menurut Umam, sikap Pemerintahan Jokowi-MA bisa memastikan apakah terlibat atau tidak dalam KLB Sibolangit Sumut.

“Sudah 1,5 bulan pascakonpres AHY, pemerintah masih tak bersikap. Juga, hampir 2 minggu pascaKLB, pemerintah juga memilih diam. Itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demokrat,” kata Umam kepada wartawan, Jumat (12/3/2021) kemarin dikutip dari Pojoksatu.id.

“Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap untuk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko CS,” jelasnya.

“Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, Presiden harus segera bersikap tegas,” jelas dia.

Umam menyayangkan kehadiran Moeldoko dalam KLB Demokrat di Sibopangit Deliserdang Sumut.

Menurutnya, Moeldoko sudah blunder dan bunuh diri secara politik yang justru akan menghadirkan karma.

“Moeldoko salah hitung. Dia bisa su’ul khotimah secara politik,” sebut doktor politik lulusan University of Queensland, Australia, itu.

Su’ul khotimah dalam hal ini akan berakhir jelek atau buruk dalam dunia politik.

Menurut Umam, kubu Moeldoko kesulitan membuktikan kesahihan KLB itu.

“Tampaknya Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB abal-abal yang dibuatnya,” katanya seperti dilansir detikcom.

“Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemokrasi dan aturan partai politik yang ada,” sebut Umam.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut hanya 34 pemilik suara yang menghadiri KLB Deli Serdang Sumut yang menobatkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat yang dinilai ilegal oleh kubu AHY.