Riauaktual.com - Pemerintah kota Pekanbaru mengakui jika permasalahan banjir masih menjadi salah satu permasalahan yang belum bisa terselesaikan. 

Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan, permasalahan banjir selama ini diatasi dengan penanganan jangka pendek. Normalisasi saluran air dilakukan untuk menghindari banjir. 

Selain itu pemerintah kota juga telah membuat masterplan pengendalian banjir. Masterplan banjir sudah selesai disusun pada 2020 oleh tim ahli.

"Permasalahan banjir, nantinya mengacu pada masterplan untuk pekerjaan pembenahan wilayah rawan banjir," kata Firdaus. 

Menurutnya, langkah selanjutnya, masterplan banjir ini dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

"Tinggal lagi melanjutkan bagaimana menjadikan masterplan banjir sebagai komitmen bersama," terangnya. 

Karena penanganan banjir ini saling berkaitan dengan wilayah Kabupaten yang bersebelahan langsung dengan Kota Pekanbaru. 

Nanti, masterplan banjir ini dilanjutkan dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kementerian PUPR, Gubernur, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Kampar. 

"Itu rencana. Itu yang harus disiapkan kepala Dinas PUPR," ungkapnya. 

Masterplan banjir ini guna memetakan persoalan lingkungan banjir. Di situ juga solusinya bagaimana Pemko dapat menyelesaikan dengan kota yang cepat tumbuh.

Kota Pekanbaru memiliki daerah yang datar. Setiap pembangunan itu selalu ada perbaikan elevasi. Selalu ada perbaikan ketinggian tanah dalam pembangunan. 

Kondisi itu membawa pengaruh terhadap genangan air setiap kali hujan turun. Penimbunan saat pembangunan juga membawa pengaruh kepada perubahan sistem drainase.

Pada masterplan pengendalian banjir ini, ada 112 titik rawan banjir yang tersebar di 15 Kecamatan. Kemudian terdata sebanyak 375 persoalan yang menyebabkan banjir. Hal itu diakibatkan drainase yang tidak berfungsi baik akibat sedimen yang tinggi. Sebagian drainase juga tidak berfungsi sama sekali. (Saf)