Sikap Politik TELAPAK Indonesia Terhadap Pemilu 2014

Sikap Politik TELAPAK Indonesia Terhadap Pemilu 2014
Ilustrasi. FOTO: int

RIAUAKTUAL.com - Organisasi TELAPAK Indonesia menyadari bahwa perjuangan merebut demokrasi di Indonesia diperoleh dengan tidak mudah. Untuk itu harus dihargai dengan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014 dengan cara yang bijak. Sudah seharusnya perbedaan pilihan tidak membuat ikatan persaudaraan sesama rakyat Indonesia menjadi renggang. Dan sudah saatnya kita tunjukkan kedewasaan politik pada pesta demokrasi kali ini demi Indonesia yang lebih Baik.

Dalam upaya memilih partai politik, calon legislatif di Parlemen dan calon presiden yang bisa membawa aspirasi, mendukung dan memperjuangkan cita-cita gerakan sosial dan lingkungan di  Indonesia, harus dipastikan bahwa calon dan partai yang akan dipilih harus tulus, jujur, bersih dan konsisten. Dengan demikian, calon anggota legislatif dan calon presiden yang akan dipilih mampu mengawal hal-hal yang sedang diperjuangkan rakyat selama ini, antara lain; Negara menjamin hak?hak rakyat atas layanan sosial dan ekologis,

Kemudian, negara mengakui dan menjamin keberadaan komunitas?komunitas lokal sebagai kesatuan sosial yang otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya dan sumberdaya alam di wilayahnya. Kebijakan negara yang menyangkut kehidupan rakyat dibuat melalui proses politik yang demokratis?partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi dan transparan. Sumber?sumber ekonomi lokal yang berbasis sumberdaya alam dikontrol, dikelola dan dimanfaatkan oleh komunitas?komunitas lokal untuk keberlanjutan mata pencaharian warganya dan bukan sekedar demi pendapatan finansial dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi ekologis alam.

Selanjutnya setiap kegiatan ekonomi di wilayah kelola komunitas lokal yang melibatkan penanaman modal dari luar harus mendapatkan persetujuan dari dan melalui proses perundingan yang adil dengan komunitas lokal dengan persetujuan atas dasar informasi awal dan tanpa paksaan (padiatapa), dimana komunitas lokal tetap menjadi pemegang kendali usaha yang utama.

Harga?harga komoditas sumberdaya alam hayati harus lebih tinggi dari biaya produksi langsung dan biaya?biaya tidak langsung berdasarkan faktor sosial dan ekologis, dimana keuntungan dan marjin terbesar diterima oleh masyarakat/komunitas lokal sebagai penghasil atau produsen.

Untuk kesinambungan konsumsi, konsumen mengambil tanggung jawab dengan memastikan kelestarian sumber?sumber produksi berbasis pada komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya alam hayati secara lestari. Komunitas?komunitas lokal mampu memproduksi dan mereproduksi pengetahuan-pengetahuan dalam pengelolaan ekosistem lokalnya. Pluralisme hukum yang menjamin berlakunya hukum?hukum lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam hayati.

Sebagaimana paparan dan penjelasan tersebut diatas, Telapak menyerukan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan; Pertama, Tidak memilih calon presiden dan para calon wakil rakyat di tingkat DPRD (Kabupaten/Kota/Propinsi) dan DPD RI yang berdasarkan informasi dan penilaian akan berpihak pada eksploitasi dan pengrusakan sumberdaya alam. Kedua, Tidak memilih calon presiden dan para calon wakil rakyat di tingkat DPRD (Kabupaten/Kota/Propinsi) dan DPD RI yang berdasarkan informasi dan penilaian berindikasi serta berpotensi akan melakukan korupsi.

Ketiga, memilih calon presiden dan para calon wakil rakyat di tingkat DPRD (Kabupaten/Kota/Propinsi) dan DPD RI yang berdasarkan informasi dan penilaian memiliki rekam jejak baik terhadap penyelamatan sumberdaya alam dan lingkungan. Memilih calon presiden dan para calon wakil rakyat di tingkat DPRD (Kabupaten/Kota/Propinsi) dan DPD RI yang berdasarkan informasi dan penilaian memiliki komitment jelas dan tegas untuk melakukan penegakan hukum yang adil serta menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terkait korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, perampasan hak kelola rakyat serta pengrusakan sumberdaya alam. ***







(rrm/rls)

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index