PEKANBARU, RiauAktual.com - Adanya perbedaan pendapat antara sesama Anggota DPRD Kota Pekanbaru soal penanganan banjir di Kota Pekanbaru terus berlanjut. Jika sebelumnya Anggota DPRD Dian Sukheri, dari Fraksi PKS menyebut harusnya penanganan banjir dimasukkan di program multiyears, dinilai berbeda oleh Anggota DPRD Zulfan Sulaiman dari Fraksi Gabungan Partai Hanura.

Menurut Zulfan, terlalu lama jika anggaran penanganan banjir dimasukkan dalam program multiyears yakni selama tiga tahun. Sebab, menurut Anggota Komisi IV ini, penanganan banjir harus selesai secepatnya kalau perlu tahun pertama selesai dan tahun berikutnya tak banjir lagi.

"Ngapain di-multiyears-kan. Kalau bisa satu tahun kenapa mesti tunggu tiga tahun. Kalau saya inginnya enam bulan saja tuntas persoalan banjir ini. Kasihan kita sama warga berenang terus tiap tahun," ungkap Zulfan, Kamis (27/2/2014).

Tahun ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan Rp24 miiar lebih dalam APBD tahun 2014 untuk pebangunan drainase dan gorong-gorong sebagai bentuk langkah serius Pemko untuk mengatasi banjir agar tak terjadi lagi tahun depan. Menurut Zulfan, hal ini sudah cukup baik dilakukan Pemko sebagai bentuk keseriusan dalam urusan banjir.

Namun, menurut Zulfan titik persoalan saat ini bukan mengenai penganggaran, melainkan koordinasi Pemko dengan Pemprov untuk penanganan banjir yang selama ini terus terbentur di bagian kewenangan pemerintah di wilayahnya masing-masing.

"Sebesar apa pun kita anggarkan akan percuma, karena selama ini pengalaman kita, saat ingin membangun drainase ternyata tak bisa dilakukan kota, sebab di situ ada kewenangan provinsi juga," tuturnya.

Hal ini terjadi ketika Zulfan menangani persoalan banjir di Jalan Hangtuah Pekanbaru. Saat drinya hendak melakukan pembangunan drainase di jalan tersebut, ternyata tidak bisa tuntas karena muara ar juga berada di drainase yang kewenangannya provinsi.

Sehingga air tidak bisa dialirkan dengan sempurna sebelum drainase milik provinsi ini juga diperbaiki. Untuk itu, Zulfan berharap untuk penanganan tahun ini, dengan anggaran Rp24 miliar ini, disinergikan dengan Pemprov agar penanganan berjalan dengan baik.

"Harus kerja sama antara pemko dan pemprov, sama-sama menganggarkan dan sama-sama membuat konsep. Sehingga pengerjaan penanganan banjir ini dapat tuntas, jangan terbengkalai lagi," urainya.

Intinya, tambah Zulfan, untuk penanganan banjir ini bukan ada pada penganggaran, terlebih lagi Zulfan tidak setuju jika dikaitkan dengan multiyears. Karena sebesar apapun dianggarkan untuk penganganan banjir, jika tidak dilakukan bersama provinsi maka kondsinya akan sama seperti tahun sebelumnya, pekerjaan terbengkalai.

"Pemko selama ini kan tak pernah meninggalkan persoalan angggaran banjir di kota ini, hanya saja harus perlu lebih bekerjasama dengan provinsi," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Dian Sukheri SIp, menyebut bahwa penanganan banjir belum maksimal diprogramkan pada APBD tahun 2014 ini. Dian menawarkan agar persoalan banjir masuk pada program multiyears. Program pemko yang menganggarkan Rp24 miliar tahun ini menurut Dian juga hanya terfokus saluran sekunder dan premier saja.

Keinginan Dian bersama Fraksi PKS, pihaknya berharap untuk konsep penanganan banjir ini terkonsep secara komprehensif. Dengan demikian item penanganan banjir dimasukkan dalam multiyears.

"Pemindahan pusat perkantoran saja 700 miliar, itu tidak sedikit. Kalau dialokasikan separuhnya ke penanganan banjir empat tahun kedepan kita yakin selesai," ujar Dian beberapa waktu lalu. (rrm)