NASIONAL (RA)- Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal yang diputuskan pemerintah melalui sidang isbat , menjadi polemik karena dinilai tidak mengakomodir masukan beberapa organisasi Islam. Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai selama sistem pemerintah tidak berubah, Muhammadiyah tak akan ikut dalam sidang isbat.

"Sebenarnya sudah keputusan lama Muhammadiyah tidak akan ikut lagi sidang isbat pemerintah, karena organisasi masyarakat (ormas) yang diundang hanya memberikan pengukuhan atas apa yang diputuskan pemerintah," ujar Sekretaris PP Muhamamdiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi detikcom, Minggu, (15/7/2012).

Mu'ti menilai dalam sidang penetapan awal bulan itu, pemerintah tidak mau mengakomodir masukan dari ormas yang diundang. Sementara masing-masing ormas memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Karenanya Muhammadiyah, sesuai pleno PP Muhammadiyah, tidak akan lagi ikut sidang isbat pemerintah.

"Pendekatannya kan berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Selama pendekatannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Kalau Muhammadiyah hadir dan membuat keputusan berbeda, namanya tidak konssiten. Karenanya tidak akan hadir," tuturnya.

Mu'ti menjelaskan bahwa Muhammadiyah menentukan awal Ramadhan dengan ketentuan hisab berdasarkan ilmu astronomi dan falak. Sementara pemerintah menentukan awal bulan dengan melihat bulan secara langsung atau ru'ya.

"Yang satu menghitung yang satu melihat, akan tidak ketemu," ucapnya.

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah akan kembali ikut berunding dalam sidang isbat, jika dalam rapat sidang isbat pemerintah tidak hanya mendengar tetapi juga mempertimbangkan keputusan ormas seperti Muhamamdiyah. "Kita sudah berkirim surat kepada Kementerian Agama soal pandangan ini, sekarang tinggal menunggu realisasinya," ungkapnya.(dtc)