PEKANBARU, RiauAktual.com - Stateman Sekretaris Kota Pekanbaru Sukri Harto yang menyebut di media, bahwa bagi guru honorer kategori 2 (K2) jika tidak lolos CPNS, maka dipecat mendapat penentangan pedas dari kalangan wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru. Menurut DPRD, langkah pemecatan terhadap guru honor yangtidak lulus ini seperti tidak beretika dan tidak menghargai apa yang diberikan guru honor dalam mendidik generasi bangsa.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Fadri AR, yang membidangi hal ini menegaskan, bahwa guru honorer K2 harus dipertahankan dan tidak boleh diberhentikan begitu saja. Selain Kota Pekanbaru masih keurangan guru bantu, keberadaan guru honorer selama ini juga sangat membantu dunia pendidikan.

Ditegaskan Fadri, jika Pemko betul-betul memecat tenaga honor K2 yang tidak lolos PNS, Komisi III dengan tegas menolak upaya Pemko tersebut. "Berani memecat, berhadapan dengan saya," kata Fadri dengan tegas saat dikonfirmasi di DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (6/2/2014).

Dikatakan Fadri, data tenaga honor K2 ini telah masuk sejak tahun 2005 lalu. Tidak boleh ada kebijakan baru sampai memecat tenaga honor yang tidak lulus, kecuali ada Peraturan Presiden. Tenaga honorer K2 yang tidak lulus, menurut Fadri, wajib untuk tetap digunakan hingga tenaga honor ini diangkat menjadi CPNS yang baru.

"Saya minta Pemko jangan membuat isu yang tidak betul dan tidak bijaksana. Jika ada yang ingin memberhentikannya itu sudah tidak benar," jelas Fadri.

Harusnya, sebut Politisi PKS ini, Pemko jangan lepas tangan kepada tenaga honor K2, karena selama ini tenaga honor itu sudah turut membantu mencerdaskan anak bangsa. "Carikan solusi mereka. Toh tahun 2014 ini untuk Guru Tidak Tetap sudah dianggarkan 900 juta," terangnya. (rrm)