PEKANBARU, RiauAktual.com - Para siswa miskin di Pekanbaru mendapat angin segar dari Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru. Tahun 2014 ini, anggaran untuk siswa miskin melalui program pendidikan Bantuan Jaminan Sosial (BJS) akan disalurkan sebesar Rp 10 miliar. Jumlah ini lebih besar dari anggaran tahun 2013 lalu, hanya Rp 6 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aprizal DS, Selasa (4/2/2014) menjelaskan, besaran anggaran Rp 10 miliar tersebut hingga kini masih dibahas pihaknya dengan Disdik. Jika memang nanti data yang dipaparkan Disdik sesuai dengan anggaran yang ada, maka pihaknya mendukung anggaran Rp 10 miliar tersebut.

"Tapi itu tadi, kita harapkan jangan ada rekayasa data. Bahwa anggaran ini memang untuk siswa miskin yang memang membutuhkan. Kan banyak siswa miskin yang membutuhkan BJS ini," terangnya.

Program BJS Pekanbaru ini, tambah Aprizal merupakan program bantuan di luar bantuan lainnya, untuk siswa miskin, seperti BSM (bantuan siswa miskin). Ini memang untuk membantu siswa miskin dalam rangka memajukan pendidikan di Pekanbaru.

Penerima BJS ini diperuntukkan bagi siswa miskin dari tingkat SD hingga SMA. Bertambah anggaran BJS Pekanbaru tahun ini menjadi Rp 10 miliar, tentunya berdampak kepada penambahan siswa yang menerima bantuan tersebut.

Jumlah yang diusulkan Disdik Pekanbaru ke Komisi III DPRD Pekanbaru yang menerima BJS tahun ini sebanyak 22 ribu siswa. Dengan jumlah tersebut, Komisi III berharap Disdik tidak hanya menerima data mentah dari sekolah-sekolah. Tapi perlu mengecek ke bawah, dengan melibatkan RT/RW.

"Bukan tidak percaya dengan laporan sekolah, tapi alangkah lebih baik dicek ulang, sehingga siswa yang menerima bantuan tersebut tepat sasaran. Karena kita tak mau anggaran ini dipakai untuk siswa kaya (keluarga mampu)," tegas politisi PPP ini.

Komisi III sendiri hingga saat ini belum tahu pasti keriteria penerima BJS ini. Namun jika siswa miskin yang disebutkan dalam program ini, tentunya mereka dari kalangan ekonomi lemah.

Bisa dilihat dari kondisi rumahnya yang kurang layak huni, pekerjaan dan tentunya harus dibuktikan dengan KTP Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar BJS ini tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu masyarakat miskin.

"Kita minta untuk mendapatkan BJS ini, tak perlu sekolah swasta atau negeri. Harus merata lah. Karena siswa miskin juga ada yang sekolah di swasta. Jadi, harus tepat guna dan tepat sasaran. Makanya kita belum tuntas membahas ini dengan Disdik. Secepatnya diputuskan," katanya. (rrm)