PEKANBARU, RiauAktual.com - Sidang paripurna persetujuan DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait Anggaran Proyek Multi Years Pemko Pekanbaru 2014-2016 yang diselenggarakan, Rabu (29/1/2014) batal karena sejumlah Anggota Dewan tidak berkenan memasuki ruang paripurna.

Alasan sebagian Anggota Dewan karena untuk Multi Years yang diusulkan Pemko belum jelas status hukumnya. Ditambah lagi, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Sukri Harto, yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ternyata juga belum menguasai usulan multi years tersebut.

Ini terbukti ketika Sukri Harto dicecar pertanyaan besaran anggaran proyek multiyears tersebut, tampak dirinya bingung dan mengaku tidak tahu nilai anggaran yang akan dibahas dalam paripurna tersebut.

"Kalau total, saya lupa. Angkanya saya tidak ingat, tapi kegiatannya ada empat," ungkap Sukri saat dikonfirmasi usai batanya paripurna di DPRD Kota Pekanbaru.

Ketika ditanyakan apakah Rp1,3 triliun seperti yang pernah disampaikan Walikota Firdaus MT, Sukri tetap tidak pulih ingatannya dan mengaku tetap tidak ingat.

"Satu koma empat apa, lebih dari itu, tapi tidak ingat saya, saya lupa," terang Sukri.

Diterangkan Sukri, empat kegiatan yang akan dilakukan dalam proyek multi years ini, yakni pembangunan masjid, rumah sakit, perkantoran, pendidikan, dan jalan. Namun, secara detail Sukri tak bisa menyampaikannya.

Meskipun tidak menguasai secara rinci usulan multi years ini, Sukri tetap berharap agar paripurna tetap berjalan, namun kondisi anggota Dewan yang tidak masuk ke ruang rapat, membuat rapat ini tidak kuorum.

"Ini mekanisme yang akan kita lakukan untuk persetujuan, tapi tak kuorum kayaknya," keluh Sukri sambil meninggalkan ruang paripurna.

Sidang paripurna ini diagendakan pukul 10.00 WIB, namun hingga setengah jam menunggu bahkan rapat diskorsing hingga 15 menit, para wakil rakyat tampak tetap tidak ada yang masuk.

Di lembaran absen, tampak 21 anggota Dewan yang menorehkan tanda tangannya, namun di dalam ruangan, hanya ada 14 orang anggota Dewan yang menempati kursinya, itu pun terlihat keluar masuk ruang rapat tak tenang duduk di ursinya masing-masing.

Pimpinan DPRD yang hadir, Ketua DPRD Desmianto, Wakil Ketua DPRD Sahril SH, dan Sondia Warman SH. Dari pemerintahan hanya dihadiri Sukri Harto, bukan Walikota atu Wakilnya.

Sondia Warman usai ditetapkannya paripurna ini batal, mengatakan, bahwa memang tak mungkin sidang dilanjutkan karena untuk persetujuan, harus dihadiri sedikitnya 23 anggota dewan, namun yang hadir saat itu hanya 21 absen dan hanya 14 yang masuk ruang rapat.

"Kita sudah upayakan, tadi tak kuorum diskor hingga 15 menit, ternyata tidak juga kuorum maka tidak bisa dilanjutkan," kata Sondia Warman.

Disebutkan Sondia, atas tertundanya rapat ini, maka akan dibicarakan lagi dalam internal DPRD. "Akan kita rapatkan lagi nanti baru dijadwalkan kembali," paparnya.

Aneh

Anggota DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman SH, mengaku aneh dengan sikap Ketua TAPD Sukri Harto yang tidak paham dan menguasai usulan Pemko Pekanbaru tentang besaran anggaran multi years tersebut.

Menurut Kamaruzaman, sebagai TAPD, apalagi kapasitas Sukri Harto di sini adalah sebagai Ketua TAPD, maka Sukri Harto disebut tidak siap dalam mengemban tugasnya sebagai Ketu TAPD.

"TAPD tak tahu anggaran proyek multi years, ini aneh. Seharusnya dia Ketua TAPD tentu harus mengetahui, kalau alasan tidak mengetahui tentu kita pertanyakan," ungkap Kamaruzaman.

Disebut apakah Sukri Harto sebagai Ketua TAPD yang tidak siap, Kamaruzaman menilai hal itu bukan sebuah alasan. Sebab, siapa pun yang duduk di posisi Ketua TAPD harus siap akan tugas-tugasnya.

"Namanya juga TAPD, ketua lagi, itulah gunanya punya tim, dia membangun komunikasi, jangan nanti semuanya menjadi beban walikota," sesalnya. (rrm)