Riauaktual.com - Pemuda Pancasila (PP) melalui Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC surati Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan adanya korupsi dalam Dana Hibah Pemko Pekanbaru senilai Rp.120 Miliar pada tahun 2015 silam yang sampai hari ini belum ada perkembangan dari penanganan kasus tersebut.

Ketua BPPH PP Pekanbaru, Dedi Harianto Lubis ketika dikonfirmasi menyebut bahwasanya didalam surat 011/BPPH-MPC-PP/PBR/Eks/I/2020 pihaknya bukan hanya menyoroti persoalan Dana Hibah, namun juga meminta Kejaksaan Negeri Pekanbaru menelusuri kebenaran adanya dugaan uang sogok upah pungut pajak oleh Bapenda Pekanbaru yang disetorkan kepada Walikota, sebagaimana diberitakan salah satu media online beberapa waktu yang lalu. 

"Kami inginkan tindak lanjut persoalan Dana Hibah dan meminta Kejaksaan mencari kebenaran adanya uang sogok upah pungut pajak di Bapenda Pekanbaru," ungkapnya.

Sementara Sekretaris BPPH PP, Alfred menyebut berdasarkan informasi yang pihaknya dapat dari beberapa sumber, kejaksaan sudah memintai keterangan Syukri Harto sekda pada saat itu, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Kesra Zamzami, bagian keuangan dan beberapa camat. 

"Kami dari Ormas Pemuda Pancasila mendukung Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk segera menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, biar ada kepastian hukum," ungkapnya.

Terpisah Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru Mustakim, ketika dikonfirmasi  mendukung upaya yang dilakukan BPPH. 

"Secara kelembagaan Pemuda Pancasila siap mengawasi dan mengawal jalannya roda pemerintahan di Pekanbaru, sehingga upaya seperti ini sangat kita akan dukung. Apalagi menyangkut anggaran APBD, ini kan uang rakyat, harus jelas penggunaannya, walikota harus siap mempertanggungjawabkan itu," ujarnya. (Ded)