Riauaktual.com -  Kapuspen/Plt Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, penyelenggaraan pilkada yang digelar di Indonesia saat ini membuat biaya 'membengkak'. Contohnya pada pilkada 2018, dengan 171 daerah saja, bisa menghabiskan APBD sekitar Rp18 triliun. 

"NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) nya sudah ditandatangani KPU Bawaslu untuk 270 daerah itu angkanya sudah mencapai Rp15 triliun," kata Bahtiar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 2 Desember 2019.

Ia menjelaskan, daerah harus menyiapkan dana pilkada dengan harus menabung 4 tahun. Karena itu, hampir di setiap tahun pilkada, daerah tak bisa membangun.

"Jadi jangan Anda terlalu mengharapkan banyak 270 daerah pemerintah daerahnya bisa membangun banyak hal. Karena uangnya itu sudah pasti tersedot untuk mensukseskan pilkada 2020," kata Bahtiar.

Dia memahami, memang harus ada upaya efisiensi. Ia mencontohkan anggaran mencocokkan dan meneliti KTP saja anggarannya besar.

"Cara sosialisasi yang murah seperti apa. Sedangkan dari pilkada ke pilkada justru anggarannya membengkak. Sementara yang diurus daerah ini bukan hanya pilkada," kata Bahtiar, sebagaimana dikutip dari vivanews.com.

Lebih lanjut dia menyebutkan, tentunya daerah masih membutuhkan anggaran untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Karena itu harus dicari pola pilkada yang efisien.

"Karena mengurus negara tidak hanya pilkada. Justru pekerjaan besar kita adalah menghasilkan pemimpin yang bersih, akuntabel, mempercepat perubahan justru menghadirkan kesejahteraan masyarakat."