Riauaktual.com - Perhelatan pemilihan Presiden dan Pilpres semakin dekat. Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo meminta semua pihak dapat sama-sama menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif.

Terlebih kepada jajarannya, serta TNI dan Forkopimda, ia meminta agar dapat berdiri pada posisi yang Netral.

Hal diatas disampaikan Kapolda, pada apel gelar pasukan Mantap Brata Muara Takus 2018, Rabu (19/9/2018) di  Halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Dalam pelaksanaannya, Kapolda meminta, agar seluruh personil, dalam operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat polres.

''Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai,'' ungkapnya.

Menurutnya, upaya yang dilakukan adalah mengantisipasi berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan.

''Keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019,'' ujarnya.

Kapolda juga berpesan kepada seluruh personil, bahwa hal-hal yang menjadi penekanan Kapolri, untuk dipedomani dan dilaksanakan antara lain. Dengan memperkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai.

Kemudian, seluruh pihak diminta dapat menjaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu.

Ia juga mengharapkan seluruh personil diminta mengedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.

Kemudian, mendorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, menggelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikut sertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Lalu, diminta menyusun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.

''Minimalisir potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,'' tegas Kapolda.

Kemudian, melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu.

''Tujuan operasi ini untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat dan mengantisipasi kecurangan-kecurangan terhadap Pileg maupun Pilpres 2019 terutama di Media Sosial,'' kata Kapolda.

Kapolda juga mengatakan, dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan.

Potensi kerawanan itu di antaranya yang menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

''Untuk mencapai keamanan Pilpres nanti, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi ''Mantap Brata 2018," sebut Kapolda.

Operasi kata mantan Wakapolda Jatim itu, nantinya akan dilaksanakan selama 397 hari.

''Operasinya dilaksanakan terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019,'' sebut Widodo. (HA)