PEKANBARU (RA)-  Proses pembongkaran muatan beras miskin (raskin) di setiap kecamatan di pekanbaru saat ini masih dibayangi oleh kutipan liar. Para Lurah se-Pekanbaru mengeluhkan upah buruh pemasokan raskin saat tiba di kecamatan.

Meski Walikota melalui bidang perekonomian Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sudah memberikan teguran keras, akan tetapi buruh ilegal masih saja berkeliaran dan bandel.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabag) Administrasi Perekonominan Pemko Pekanbaru, Masriyani melalui Kasubag Sarana Perekonomian, Edi Nofiar Jum'at (20/9/2013).

Menurut Edi, sebelumnya pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan Badan Urusan Logistik ( bulog) Riau, bahwa lurah tidak akan memberikan lagi upah kepada buruh, karena operasional sudah ditanggung bulog. Namun masih ada saja Lurah yang melaporkan bahwa buruh pasokan bulog disetiap pendistribusian di setiap kelurahan, buruh masih meminta uang operasional.

"Kita sudah sampaikan kepada bulog bahwa pemasokan raskin sampai ketitik distribusi itu tidak ada di tanggung lurah.
Kenyataannya masih ada buruh yg bandel, dan permasalahan ini sudah kita sampaikan kembali ke bulog," kata Edi.

Diterangkan Edi, surat edaran bulog juga sudah sampai di masing-masing kelurahan terkait masalah itu. Sebenarnya kalau masalah teknis itu ditanggung bulog dan perekonomian hanya sebagai koordinator, dan bulog yang menyalurkan.

"Sebenarnya uang upah itu tidak ada, namun kalau pihak kelurahan ingin memberi sebagai uang ucapan terima kasih silahkan, yang pasti tidak ada paksaan harus memberi, kita kasih boleh tapi jangan dipatok berapanya. Kalau dipatok, itu sudah berupa upeti," jelas Edi lagi.

Masih kata Edi, menurut informasi dari bulog, pihak bulog sudah memberi teguran kepada buruh-buruh yang meminta uang operasional pendistribusian raskin. Bolog juga mengatakan kepada Edi, bahwa buruh yang meminta upah kebanyakan dari buruh liar.(Va)