Riauaktual.com - Komunitas Palestina di Indonesia mengutuk kunjungan Katib Am PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya ke Israel atas undangan The Israel Council on Foreign Relations (ICFR).

Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Komunitas Palestina di Indonesia, Murad Halayqa, mereka melihat kunjungan Yahya sebagai kekecewaan besar bagi rakyat Palestina. Apalagi Gus Yahya merupakan sosok agama sekaligus pejabat Indonesia walaupun ia menyatakan kepergiannya ke Israel dalam kapasitas pribadi.

Di Yerusalem, Gus Yahya berbicara di depan American Jewish Committee (AJC). Mereka menilai, kunjungan Yahya ke Israel terjadi di waktu yang tidak tepat karena pada waktu yang sama Israel sedang melanjutkan kebijakan yang rasis dan agresif terhadap rakyat Palestina.

Hal ini merujuk pada tindakan represif tentara Israel terhadap ratusan pengunjuk rasa damai yang mengakibatkan ribuan rakyat Palestina gugur dan terluka sejak Maret lalu.

Mereka menganggap klaim Yahya Staquf bahwa kunjungannya untuk mendukung rakyat Palestina sebagai penyesatan dan pemanipulasian kata-kata. Bagi mereka, dukungan kepada rakyat Palestina harus melalui pintu gerbang kepemimpinan Palestina di Ramallah, bukan melalui Israel yang kejam dan menyiksa rakyat Palestina.

“Kami melihat waktu kunjungan ini dan di tempatnya (Yerusalem) merupakan dukungan kepada posisi Israel dan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” demikian dikutip dari pernyataan yang diterima redaksi sore tadi.

Mereka menyebut kepergian Yahya ke Israel sebagai bentuk kelalaian terhadap hak rakyat Palestina. Bahkan bisa dikatakan mendukung posisi kebijakan penjajah yang menargetkan tempat-tempat suci buat umat Muslim dan Kristen di Yerusalem.

Langkah ini bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2017, yang menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibukota Israel dengan mayoritas 128 negara termasuk Indonesia.

Mereka juga mengkritik keras pertemuan Yahya dengan Wakil Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, yang dianggap sebagai sosok zionis dan pendukung pembangunan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina. David juga yang mengancam untuk mengganti Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pada 29 Mei lalu.

“Kami anggap pertemuan ini sebagai dukungan terhadap posisi Israel dan dukungan jelas untuk konspirasi yang menargetkan rakyat dan kepemimpinan Palestina,” tambahnya.

Soal klaim Yahya bahwa kunjungannnya itu sebagai warisan dan visi Presiden ke-4 RI almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Komunitas Palestina di Indonesia menepis keras pada poin kelima surat pernyataan.

“Presiden Wahid mencoba untuk memainkan peran dalam proses perdamaian selama masanya 1999-2001 atas persetujuan kepemimpinan Palestina pada waktu itu di mana masih ada payung internasional untuk proses perdamaian,” imbuhnya.

“Sedangkan situasi saat ini berbeda di mana AS berpihak dengan Israel, dan Israel masih melanjutkan kebijakan pendudukan yang menargetkan tempat-tempat suci dan kepemimpinan dan bangsa Palestina,” tulis mereka.

Karena itu, mereka melihat kunjungan Gus Yahya sebagai bentuk dukungan kepada penjajah Israel.

Sementara itu, Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) berencana melaporkan Gus Yahya ke pihak kepolisian dengan dugaan melanggar UUD 1945 karena dinilai berpihak kepada Israel.

“Jelas-jelas dia di sana (Israel) itu, kalau menurut saya melanggar UUD 45. Karena kalau kita membaca UUD 45, kita baca, bangsa kita menolak penjajahan, ya kan,” kata Ketua Korlabi Damai Hari Lubis di Kantor PA 212, Jalan Condet Raya, Jakarta Timur, Rabu (13/6).

Menurut Hari, dalam pidato Gus Yahya di Israel tak mencerminkan pembelaan terhadap bangsa Palestina. “Kita perhatikan tidak ada pembicaraan menyentuh membela bangsa Palestina,” ujarnya.

Hari meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan teguran kepada Gus Yahya. Sebab, menurutnya tidak terdapat hubungan bilateral antara Indonesia-Israel yang mengharuskan Gus Yahya melakukan kunjungan.

“Kami juga menegur juga ke Pak Presiden karena dia (Gus Yahya) Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), terlepas dia sebagai sekretaris PBNU, dia sebagai petinggi di PBNU. Padahal NU juga menghormati UUD 45, menghormati tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel itu kan enggak ada,” tandas Hari.

Sumber : pojoksatu.id