Riauaktual.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Boy Rafli Amar, memerintahkan jajaran kepolisian untuk menelusuri wilayah pegunungan tengah Papua terkait adanya dugaan upaya pembentukan pemerintahan ganda di Kabupaten Tolikara, Papua. Dugaan polisi, sejumlah warga bakal membentuk pemerintahan bupati baru di satu kabupaten tersebut.

Kapolres Jayawijaya, Ajun Komisaris Besar Yan Pieter Reba, mengatakan beberapa waktu lalu ada sekelompok warga asal Kabupaten Tolikara dihadirkan di Jayawijaya untuk mengikuti pelantikan Bupati Tolikara yang dilakukan secara adat. Hal tersebut jelas telah menyalahi aturan.

"Ini menyalahi aturan sebab sudah ada bupati definitif yang dipilih oleh masyarakat dan dilantik oleh pemerintah, sehingga tidak boleh membangun pemerintah di bawah pemerintahan, dan kami akan melakukan penindakan tegas. Sudah perintah dari kapolda untuk kami akan telusuri itu," kata Yan di Wamena, Jayawijaya, Papua, Minggu, 3 Juni 2018.

Seperti diketahui, pesta pemilihan Bupati Tolikara sudah dilangsungkan pada 2017 lalu. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Usman Wanimbo. Karena telah ada pemimpin yang sah dipilih masyarakat, polisi berharap tidak ada pelantikan bupati lain lagi selain Usman.

"Dalam pemilihan (pesta pilkada) ya pasti ada yang kalah. Namun kalau ada kelompok yang kalah ini mengaku mengangkat satu bupati pilihan sebagai pilihan rakyat maka itu keliru," katanya.

Polisi menilai aktivitas pengumpulan massa di Jayawijaya oleh oknum tertentu untuk mengikuti pelantikan bupati secara adat merupakan bagian dari pembohongan publik. Sebab bupati yang dilantik secara adat itu merupakan calon bupati yang kalah pada saat pesta pemilihan bupati.

Sebelumnya sekelompok massa yang terlibat pelantikan bupati secara adat ini, melakukan ritual adat yaitu bakar batu di Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Aktivitas masyarakat itu juga menjadi perhatian pejabat pemerintah Jayawijaya sebab dinilai menyalahi aturan dan menyalahi tempat.

Sumber : kriminologi.id