PEKANBARU, RiauAktual.com - Walikota Pekanbaru Firdaus MT terus melakukan upaya penertiban di Kota Pekanbaru, setelah berhasil menertibkan para PKL di jalan HR Soebrantas (Pasar Jongkok), kali ini Wako akan menertibkan para pemilik Ruko di Jalan Jendral Sudirman yang menggunakan pendestrian (jalur pejalan kaki) untuk tempat menumpukkan barang dagangannya serta parkir lapis dua yang membuat kemacetan di jalan tersebut.

"Saya minta Dinas Perhubungan dan Satpol PP segera menertibkan pedagang yang menumpukkan barang dagangan mereka di atas pendestrian, karena ini mengganggu dan merugikan pengguna jalan lainnya," kata Firdaus, saat berbincang dengan wartawan di ruang VIV DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (20/8/2013).

Disamping itu juga, penertiban pengelolaan parkir yang menggunakan badan jalan sampai berlapis dua jelas akan menimbulkan kemacetan, maka dari itu segera ditertibkan agar jalur Sudirman lancar setiap harinya.

"Untuk tempat parkir khusus kendaraan di Jalan Sudirman memang belum kita miliki, namun jika nantinya kita memiliki lahan yang cukup, maka parkir khusus akan dibuat di Pekanbaru sehingga tidak ada lagi parkir di badan Jalan Sudirman yang jelas-jelas melanggar aturan dan menyebabkan kemacetan," tutur Firdaus.

Untuk sementara, mengenai parkir di badan Jalan Jendral Sudirman ini, kata Walikota, masih dibiarkan karena belum ada fasilitas khusus parkir.

"Namun perlu dijaga juga jangan sampai membuat kemacetan," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sondia Warman SH, menyampaikan, hak pejalan kaki jelas diatur dalam UU No 22 tentang lalu lintas, jika hak pejalan kaki diganggu oleh pedagang dan pengelola parkir maka tentu mereka perlu diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang.

"Dishub harus secepatnya mengambil sikap, jangan hanya mementingkan PAD dari parkir saja, sebab PAD parkir tidaklah cukup besar dari sana, kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas yang harus diprioritaskan saat ini," jelas Sondia.

Kata Sondi, masyarakat di Pekanbaru sifatnya, kalau tidak ditegaskan, maka mereka hanya memandang sepele dengan pemerintahan, padahal tujuan dari pemerintah jelas untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

"Jika Wako saat ini meminta Dishub segera turun menyelesaikan persoalan, maka kita dari DPRD mendukung penuh, karena soal ketertiban umum ini perlu ketegasan," pungkas Sondia.

Laporan: Riki