PEKANBARU, RiauAktual.com - Dari hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012, Kamis (30/5/2013), terdapat dua rekomendasi yang menonjol dari Pansus, yakni sektor pendidikan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).

Ketua Pansus LKPj Kamaruzaman SH dalam pembacaan laporan kerja Pansus di hadapan Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi, beserta pejabat dan anggota Dewan lainnya, mengatakan persoalan pendidikan yang belum merata di Kota Pekabaru menadi sorotan.

"Dari alokasi anggaran 38 koma sekian persen untuk pendidikan, apa saa yang bisa kita lakukan. Kita lihat, berapa untuk sekolah swasta. Kita minta kedepan agar sekolah swasta juga diperhatikan," kata Kamaruzaman.

Persoalan PKL, kata Kamaruzaman, dalam setahun kemarin, masih ada kekurangan dalam penataan dan penertiban PKL. Persoalan yang mendasar, tidak singkronnya antara Satuan Kerja (Satker) dengan Walikota Pekanbaru.

"Kami melihat, masih banyak Satker yang tidak tahu visi walikota, sehingga dalam penataan PKL tak beralan dengan baik. Ini juga kita tuangkan dalam rekomendasi Pansus," terangnya.

Hal yang menarik, Pansus juga merekomendasikan Kartu Pekanbaru Sehat. Sehingga, biaya pengobatan bagi masyarakat miskin tidak lagi mahal. Rekomendasi ini, kata Kamaruzaman, merupakan adobsi dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Jokowidodo.

"Saya kemarin dalam Pansus meminta agar di Pekanbaru juga diberlakukan Kartu Pekanbaru Sehat. Karena sekarang pemerintah sedang gencar membangun Puskesmas, maka pelayanan kesehatan masyarakat miskin dapat terakomodir dengan Kartu Pekanbaru Sehat itu nantinya," kata Kamaruzaman.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Desmianto didampingi Wakil Ketua DPRD Sahril SH dan Dian Sukheri. Karena Walikota berhalangan hadir pada paripurna pagi itu, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi menjadi pengganti. Akan tetapi, pada siang harinya dalam penyerahan rekomendasi, dihadiri Walikota Pekanbaru H Firdaus MT.

Firdaus MT ditemui usai paripurna mengatakan, memang yang menonjol dari rekomendasi Pansus ini adalah pendidikan dan PKL. Ayat menyebut, untuk sektor pendidikan Pemko Pekanbaru terus melakukan perbaikan-perbaikan hingga tercipta Kota Pekanbaru yang sumber daya manusianya berkualitas.

"Sedangkan untuk PKL, kita juga terus lakukan penataan. Soal pasar, Pemko Pekanbaru juga terus melakukan penataan. Artinya hanya pasar yang di bawah tanggung jawab Pemko Pekanbaru yang kita tata ini," sebut Firdaus.

Sementara keberadaan pasar kaget, yang menjadi sarang PKL, Firdaus dengan tegas mengatakan pasar dadakan alias kaget itu tidak pernah ada izin dari Pemko Pekanbaru. Untuk itu, secara bertahap Pemko Pekanbaru akan melakukan penataan.

"Karena sudah banyak keluhan dari pedagang pasar tradisional, pembeli tak mau lagi berbelanja ke pasar karena sudah ada pasar kaget. Makanya secara perlahan pasar kaget ini akan kita tertibkan," tuturnya.

Laporan: Riki