PEKANBARU, RiauAktual.com - Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sunarko melalui Kasi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal), Max Robert mengatakan, aksi demo dan pembangkangan yang dilakukan pekerja Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) sebagai bentuk sifat plin-plan. Sebab, sebelumnya para pekerja sudah sepakat dengan Walikota Pekanbaru untuk persoalan kesejahteraan pekerja TMP akan diselesaikan pemerintah.

"Demo tadi seharusnya tidak dilakukan. Kan sudah saya dan Sunarko ke Pak Wali mempertemukan pekerja dan Pak Wali. Hasil pertemuan itu sudah ada kesepakatan, Pak Wali sudah jamin bahwa pekerja TMP ini tetap dipekerjakan meskipun TMP nantinya dihibahkan ke PD (Perusahaan Daerah Pembangunan). Sekarang mereka melakukan aksi demo, kalau saya melihat mereka ini plin-plan," kata Robert yang memantau aksi demo di DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (16/5/2013).

Puluhan pekerja Bus TMP yang terdiri dari pramudi, mekanik, tiket, dan lainnya, telah ditunggangi organisasi yang diketahui bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. Menanggapi ini, Robert mengaku menyayangkan sikap pekerja. Karena tidak ada komitmen dari keputusan awal ketika pertemuan dengan Walikota.

"Sekarang ada yang menunggangi organisasi apa tadi namanya, seharusnya tidak dilakukan. Tadi saya lihat demonya, tak ada anggota Dewan karena ada acara Asdeksi di Pangeran. Sebenarnya tak semua yang ikut demo, laporan dari anggota saya di terminal, ada 15 pekerja sekarang untuk sift siang ini," kata Robert lagi.

Disinggung aksi lapor ke Polda Riau yang dilakukan sebagian massa pekerja TMP tersebut, Robert mengatakan tidak perlu dipikirkan. Sebab, Polda Riau termasuk Polresta Pekanbaru tahu kondisi Bus Trans Metro yang statusnya milik Pemerintah Pusat. "Itu sistem, silahkan saja, tak masalah, Polda tahu kok kondisinya," kata Robert.

Laporan: Riki