PEKANBARU, RiauAktual.com - Perkembangan Kota Pekanbaru membuat kepadatan penduduk semakin tak terkendalikan lagi. Dengan demikian, Kota Pekanbaru harus segera dimekarkan guuna memaksimalkan pelayanan administrasi di setiap kecamatan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman SH ketika ditemui di DPRD Pekanbaru, Jum'at (26/4/2013). Kamaruzaman menyebutkan, seharusnya dalam satu kecamatan di Kota Pekanbaru penduduknya hanya 30 ribu hingga 50 ribu jiwa.

"Dengan padatnya penduduk harus dibuat pemekaran karena tidak sesuai dengan infrastruktur yang ada, termasuk juga pelayanan publik akan menjadi amburadul, jadi saya dari dulu memang sudah sangat setuju dan memang sudah selayaknya Kota Pekanbaru ini dapat dimekarkan," kata Kamaruzaman.

Saat ini, kata Kamaruzaman sesuai data yang ia miliki, dalam satu kecamatan di Kota Pekanbaru jumlah penduduknya sudah over kapasitas yakni lebih dari 152 ribu jiwa yang seharusnya dengan jumlah tersebut dapat dibagi menjadi tiga kecamatan.

"Seperti di Kecamatan Tampan itu, karena sudah over kapasitas, penduduknya yang mencapai 152 ribu jiwa lebih, sehingga pelayanan publik menjadi tak maksimal. Pelayanan E-KTP amburadul, penyaluran Raskin tak maksimal, ini harus jadi perhatian dan pertimbangan oleh Pemko Pekanbaru," pinta Kamaruzaman lagi.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, kepadatan penduduk dalam suatu kecamatan, juga mengakibatkan rawannya tindak kejahatan. Dalam hal ini diminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru secara rutin melakukan pengawasan.

"Daerah terpadat itu seperti di Tampan, Marpoyan, dan Tenayan Raya. Lihat saja, tindak kejahatan setiap hari ada di kecamatan ini. Maka dari itu, setidaknya salah satu dari tiga kecamatan tersebut di atas tadi hendaknya segera dilakukan pemekaran," imbuhnya.

Laporan: Riki