PEKANBARU, RiauAktual.com - Baru beberapa bulan menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Kota Pekanbaru, Darnil terancam dipecat sebagai Ketua DPC karena melakukan pungutan kepada salah seorang kader Hanura Pekanbaru Zulfan SH Rp 35 juta untuk menjadi Caleg pada 2014.

Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Hanura Prov Riau Sayed Junaidi Rizaldi yang mengetahui bahwa ada tindakan pungutan yang dilakukan oleh DPC Hanura Pekanbaru kepada salah seorang Celeg yang juga sudah dimuat dalam media massa.

Sayed Junaidi Rizaldi saat ditemui di Kantor DPD Ahad (14/4/2013) menyebutkan bahwa dirinya telah menerima informasi adanya pungutan yang dilakukan oleh DPC Hanura Pekanbaru terhadap salah seorang bakal caleg dari Hanura sebesar Rp 35 juta.

"Jelas hal ini melanggar aturan Partai Hanura yang memerintahkan tidak ada pungutan sepersen pun terhadap caleg. Atas laporan ini kita sudah memanggil seluruh pengurus DPC dan korban dan akan dilakukan penilaian oleh DPD nantinya," kata Sayed.

Sampai saat ini, kata Sayed, DPP Hanura telah memberitahukan kepada seluruh DPD dan DPC agar tidak melakukan pungutan apapun, baik dalam proses pencaleg-kan, DCS dan DCT, namun kenyataannya saat ini DPC Pekanbaru telah melanggar aturan partai dan menyebabkan citra partai buruk di mata masyarakat, untuk kasus ini DPD akan mengambil sikap tegas. "Apabila terbukti dalam hasil investigasi maka yang bersangkutan akan dipecat dari pengurus partai, meskipun yang bersangkutan sebagai Ketua DPC sekalipun" tegasnya.

Ditegaskan Sayed, Partai Hanura sampai saat ini masih setia pada hati nurani serta gerakan perubahan yang berhati nurani, jika sudah ada pungutan untuk menjadi caleg tentu akan mencoreng hati nurani masyarakat yang ingin memperjuangkan nasib rakyat di gedung DPRD dari partai Hanura.

"Baru saja ingin menjadi Caleg sudah diminta uang, dimana letak hati nurani seorang pemimpin partai, hal ini jelas melanggar tujuan awal Partai Hanura dan perlu kiranya dilakukan evaluasi kedepannya, apabila terbutki maka saksi dari DPD cukup tegas yakni mengganti Ketua DPC," terang Sayed.

Saat ditanya masalah pendanaan untuk menggerakkan mesin politik partai kedepan, apakah tidak membutuhkan dana, Sayed menyebutkan ini kontek yang terpisah dari persoalan pungutan, untuk menggerakkan mesin politik Hanura untuk menang dalam Pemilu, Partai akan melakukan musyawarah rembuk bersama dengan caleg yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk mencari solusinya, dalam artinya seluruh caleg akan diminta partisipasi untuk menyumbang kebutuhan Pemilu yang angkanya tidak ditentukan dan ini diatur dalam peraturan partai.

"Saat ini berbeda, baru dalam proses penjaringan saja sudah ada pungutan, artinya ketika salah seorang yang memiliki popularitas yang tinggi dimasyarakat namun tidak memiliki keuangan yang cukup besar tidak akan dapat masuk menjadi caleg dari Hanura, inilah yang akan melukai hati nurani rakyat, semuanya diukur dalam bentuk uang bukan diukur dalam bentuk perjuangan rakyat" jelas Sayed.

Muculnya pemberitaan saat ini menyebutkan bahwa jadi Caleg Hanura harus membayar Rp 35 juta tentu akan membuat opini negatif dimasyarakat. "Mau caleg di Hanura harus siap uang banyak, kalau tidak maka tidak akan bisa, kalaulah ini yang menjadi pemikiran di masyarakat tentu akan merugikan partai kedepannya" tutur Sayed.

Menyikapi ketegasan dari DPD Hanura Prov Riau, Sayed sudah mulai menyiapkan seorang Plt untuk menggantikan Darnil jika nantinya terbukti melakukan pungutan terhadap bakal caleg. "Kita sudah menyiapkan nama untuk dijadikan Plt Darnil jika terbukti melakukan pungutan, dan DPD dalam persoalan ini akan melakukan tindakan tegas karena ini menyangkut nama baik partai di mata masyarakat," tutup Sayad.

Laporan:ZF
Editor: Riki