Riauaktual.com - Pemohon eksekusi lahan, Jaka Rumantaka mengatakan bahwa pihak kepolisian merupakan pihak yang paling bersalah dalam kegagalan eksekusi lahan yang bertempat di Blok Mayasih, RT 29 RW 10, Kelurahan Kuningan pada Kamis lalu (24/8).

Jaka menyatakan hal tersebut kala diwawancarai CNNIndonesia.com di kediamannya, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (26/8).

“Kemarin itu, eksekusi dinyatakan gagal oleh panitera akibat kesalahan polisi,” tutur Jaka.

Jaka mengatakan, Polres Kuningan tidak menepati hasil rapat koordinasi satu hari sebelum eksekusi dilaksanakan. Dalam rapat yang dihelat di Markas Polres Kuningan, kata Jaka, kepolisian menyatakan siap mengerahkan 700 personel. Dari jumlah tersebut, 200 personel Brigadir Mobil didatangkan dari Cirebon.

“Dilengkapi dengan water canon serta mobil barracuda. Itu sesuai koordinasi akhir, sehari sebelum eksekusi jam lima sore,” kata Jaka.

Bahkan, lanjut Jaka, jumlah keseluruhan personel aparat yang mestinya mengawal proses eksekusi berjumlah 1.000 orang. Di antaranya, 700 personel kepolisian, 200 personel TNI dan 100 personel Satuan Polisi Pamong Praja. Semua pihak, kata Jaka, menyatakan kesiapannya pada rapat koordinasi.

Jaka menyayangkan sikap aparat yang ternyata tidak mengerahkan personel sesuai dengan rapat koordinasi pada saat eksekusi dilaksanakan.

“Saya dengar juga, Brimob sudah datang ke Cigugur dari Cirebon tapi balik lagi. Tidak ikut kawal eksekusi,” kata Jaka.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada Kamis lalu (24/8), jumlah personel aparat yang mengawal proses eksekusi memang tidak mencapai seribu orang. Pun, tiada mobil water canon dan barracuda seperti yang diutarakan Jaka.

Jaka lalu mengaku bahwa dirinya tidak ikut dalam rapat koordinasi. Meski demikian, dia mengetahui hasil rapat tersebut dari Ketua Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Andi Lukmana, yang turut hadir dalam rapat.

“Wajar dong saya tahu. Kan saya yang menanggung segala macam biaya eksekusi,” kata Jaka.

Ketua Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Andi Lukmana mengonfirmasi pernyataan Jaka. Berdasarkan hasil rapat kordinasi, kata dia, jumlah aparat yang mengawal eksekusi seharusnya memang berjumlah seribu personel. Jumlah tersebut, terdiri atas kepolisian, brimob, TNI, dan Satpol PP seperti yang diutarakan Jaka.

“Tidak sesuai dengan perencanaan dalam rapat koordinasi, memang iya. kemarin itu cuma berapa jumlahnya,” ujar Andi kala dihubungi via telepon oleh CNNIndonesia.com, Minggu (27/8).

Andi pun mengamini bahwa seharusnya ada mobil water canon dan mobil barracuda. Tetapi ternyata tidak dikerahkan pada saat eksekusi ingin dilakukan.

“Sesuai perencanaan, seharusnya begitu,” kata Andi.

Andi menyayangkan jumlah personel tidak sesuai dengan rapat koordinasi. Meski demikian, Andi juga seolah tidak ingin menyalahkan kepolisian atas gagalnya eksekusi. Andi mengatakan, pelaksanakan eksekusi yang dilakukan pihaknya tentu harus didasari profesionalitas dan manusiawi.

“Jika ada potensi jatuhnya korban jiwa, ya kami tidak akan melanjutkan,” kata Andi.

Diketahui, objek sengketa merupakan sebidang tanah seluas 224 meter persegi atau 16 bata di Blok Mayasih RT 29/10, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur seperti yang tertera pada catatan Kelurahan Cigugur dalam buku Letter C No. 2321 Persil 78a Kelas B.1.   

Jaka Rumantaka mengklaim tanah tersebut merupakan warisannya yang didapat dari ibunya Ratu Siti Djenar Sriningpuri Alibassa atau anak dari ketua adat Pangeran Tedjabuana.

Meski Jaka telah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Kuningan, warga adat sunda wiwitan tetap menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat. Oleh karenanya, warga tidak ingin tanah tersebut jatuh ke tangan Jaka.

Tanah itu sendiri ditempati oleh keluarga Engkus Kusnadi (alm) yang juga warga adat sejak tahun 1973 hingga kini. (das/cnn)