PEKANBARU (RA) - Menurut Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Demokrat, Kamaruzaman, dengan hilangnya prestasi yang selama ini diraih oleh Kota Pekanbaru, diakibatkan masih banyaknya kinerja para Satuan Kerja (Satker) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak memahami apa visi misi Kota Pekanbaru dalam pemerintahan Walikota Pekanbaru yang baru saat ini. Untuk itu, menurut Sekertaris Komisi I ini, dalam lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini memang perlu dilakukan mutasi sebagai penyegaran terhadap kinerja SKPD yang ada.

"Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Walikota memang perlu melakukan mutasi kepada pejabatnya. Mutasi ini dilakukan guna memaksimalkan kembali kinerja Satker yang ada. Sehingga prestasi yang dulu pernah kita peroleh dapat direbut kembali oleh Walikota kedepannya," ungkap Kamaruzaman ketika dikonfirmasi, Minggu (10/6).

Dikatakannya, dalam melakukan langkah-langkah konstruktif, Walikota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan, perlu ditunjang oleh orang-orang yang mendukung kinerjanya. Orang tersebut tentunya orang yang memahami betul akan visi misi pasangan Walikota Pekanbaru, Firdaus-Ayat saat kampanye lalu, yakni profesional, amanah, dan santun. Hal itu perlu dipahami dengan baik oleh setiap SKPD yang akan menunjang kinerja di Pemko Pekanbaru.

"Dampak Politik 2011 lalu itu memang sangat berdampak terhadap penurunan kinerja beberapa Satker yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru. Hal ini tentu harus segera dibenahi oleh Walikota Pekanbaru jika ingin memperbaiki kembali prestasi yang kini hilang lenyap. Seperti piala Adipura, WTN, dan sebagainya, itu diakibatkan tidak sejalannya Satker dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru," kata Kamaruzaman.

Ditambahkannya, saat ini juga ada salah seorang yang tergabung dalam Satker Pemko Pekanbaru tersandung kasus hukum, karena diduga menyelewengkan angaran kebersihan. Tentunya permasalahan tersebut tidak terlepas dari tidak pahamnya oknum PNS lingkungan Pemko tersebut terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Maka oknum PNS tersebut memanbg perlu dievaluasi oleh Wako PEkanbaru agar tidak terjadi lagi kasus penyimpangan lainnya dalam lingkungan kerja Pemko.

"Itu salah satu yang perlu dievaluasi juga oleh Walikota, dengan adanya PNS yang tersangkut hukum, diminta agar jangan sampai mengganggu kinerja terhadap Pemko Pekanbaru. Seperti saat ini kondisi Pekanbaru memang cukup memprihatinkan, dulu dalam berbagai sektor sudah banyak yang telah kita raih, tapi dalam waktu sebentar saja hilang. Ini menjadi kajian bagi Wako yang memiliki kebijakan penuh," tuturnya. (RA1)