PEKANBARU (RA) - Meski moratorium ijin reklame sudah di tetapkan dua bulan lalu, namun pemasangan papan reklame di kota Pekanbaru tetap saja menjamur. Terutama yang kini lagi marak adalah papan reklame bakal calon Gubernur Riau (balon Gubri).
Yang uniknya lagi sejauh ini pemerintah kota Pekanbaru juga tidak berdaya untuk melakukan penertipan, karena tidak dan belum memiliki dasar hukum.
Walikota Pekanbaru Firdaus MT, saat di konfirmasi terkait hal ini memang mengakui kesulitan untuk menertipkan papan reklame yang sudah kacau balau, ia bahkan mengakui takut di sangka menyalahi karena belum ada aturan hukumnya.
"Kami belum menindak pengusaha reklame yang memasang iklan dititik-titik bangunan yang tak dibenarkan," kata Firdaus.
Masih kata Firdaus, pemko Pekanbaru baru akan memberikan sanksi tegas setelah landasan hukum yang kuat mengenai perizinan periklanan tersebut selesai. Kini peraturan walikota (perwako) papan reklame sedang di godok oleh tim yang sudah di bentuknya sebulan lalu.
"Begitu perwako selesai kita bisa langsung menertipkan papan reklame dan mengatur tata letaknya sesuai titik-titik yang di benarkan.Kita juga akan mengatur jenis bahan reklamenya, besaran reklamenya, agar papan reklame itu tidak mengganggu rambu-rambu lalulitas serta keindahan kota kita," urainya.
Meski demikian tambahnya, untuk sementara menjelang perwako di terbitkan, pemko pekanbaru berharap pengertian pengusaha periklanan agar tidak dulu memasang papan reklame di sembarang tempat karena memang ijin tidak di terbitkan sama sekali.
"Kami minta pengertian pengusaha dalam hal penataan dan pemasangan reklame ini. Sehingga kota kita ini menjadi kota yang indah," tuturnya.
Terkait baliho calon gubernur yang marak di sepanjang jalan dalam Kota Pekanbaru yang tak memiliki izin, Wako mengaku belum dapat menindaknya. Namun Wako akan menyiapkan lokasi untuk baliho tersebut.
"Masalah gambar itu tak menjadi masalah. Tapi masalah lokasi yang tak sesuai itu yang akan kita tertibkan," tandasnya. (RA5)
GoogleNews
.jpeg)
