PEKANBARU (RA) - Aksi demontrasi yang dilakukan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ke kantor Walikota Pekanbaru beberapa hari lalu dinilai sarat kepentingan kelompok bukan masyarakat pedagang itu sendiri.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Kamaruzaman SH menyebutkan, aksi yang telah dilakukan SRMI yang menduduki kantor Walikota beberapa waktu lalu bukanlah murni penyampaian aspirasi untuk kepentingan masyarakat pedagang, akan tetapi lebih kepada kepentingan politik individu dan kelompok di dalamnya. Artinya aksi dilakukan telah ditunggangi oleh pihak yang hanya mengemukakan kepentingan individu saja.

"Kita sayangkan SRMI itu menentang kebijangkan Walikota untuk menjadikan Pekanbaru yang lebih tertib lagi, kita menduga bahwa SRMI saat ini telah ditunggangi oleh oknum yang memiliki kepentingan di dalamnya," ungkap Kamaruzaman ketika berbincang dengan RiauAktual.com melalui selulernya, Jum'at (02/11/2012).

Selain melihat adanya kepentingan individu, Kamaruzaman juga melihat aksi SRMI di depan Kantor Walikota menentang kebijakan yang dilakukan oleh Walikota dalam penertiban arus lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan di kota bertuah ini. Hal ini merupakan langkah yang sangat irasional yang dilakukan SRMI.

"Saya melihat langkah yang dilakukan Pemko saat ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, jika ini dilanggar maka Walikota melanggar aturan. Walikota Pekanbaru hanya menjalankan aturan yang telah ada seperti Perda mengenai ketertiban umum dan Perda masalah PKL, apakah mereka mengetahui aturan tersebut itu yang kita pertanyakan," tegas Kamaruzaman.

Untuk itu ditegaskan Kamaruzaman, SRMI, sebelumnya sudah diberikan tanggung jawab oleh Walikota Pekanbaru untuk mengelola Pasar Seni Pujasera Arifin Ahmad, hal ini dilakukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang tergabung pada mereka seperti pedagang dan lain sebagainya. Namun, buktinya bukan hanya menjalankan akan tetapi mereka dinilai tidak mampu untuk menjalankan amanah yang telah diberikan tersebut.

"Malahan pasar yang dikelolanya berujung pada konflik seperti yang terjadi saat sekarang ini, hingga merasa tidak senang SRMI melakukan aksi demontrasi yang menentang kebijakan Wako, ada apa ini, " tanya Kamaruzzaman.

Untuk itu dewan menginginkan agar pedagang jongkok yang berjualan di depan ruko pindah secara menyeluruh sehingga dapat dijadikan komitmen bersama pemilik ruko yang ada saat ini juga turut serta dalam melakukan penertiban. "Jangan ada kesan pembiaran oleh pemilik ruko terhadap pedagang yang berjualan di depan rukonya. Oleh karena itu pemilik ruko tersebut tidak lagi memberikan izin kepada para pedagang untuk berjualan di sana, karena Pemko Pekanbaru sudah menyediakan lokasi berjualan yang lebih presentatif," imbuhnya. (RA1)