EKONOMI (RA) - Upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan harga daging sapi masih belum berhasil. Tentu pemerintah harus kembali memutar otak untuk mencari jalan keluarnya.
Pemerintah pun telah memiliki strategi-strategi baru, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang tengah mematangkan harga batas atas dan harga batas bawah untuk komoditas pangan termasuk daging sapi. Harga acuan ini akan segera di upload dalam laman Kemendag.
Pemerintah menyetujui adanya penerapan harga acuan dengan tujuan mematahkan mata rantai yang selama ini membuat harga pangan menjadi mahal.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai tingginya harga daging sapi di beberapa pasar khususnya di DKI Jakarta karena ada keterlibatan oknum masyarakat atau yang kerap disebut preman. Darmin mengaku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk membersihkan keberadaan preman dari pasar-pasar tradisional.
Menurut Darmin, dari laporan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, preman-preman tersebut bahkan berani mengirimkan surat kepada pemerintah untuk menentukan spesifikasi daging apa saja yang boleh dijual pada pasar tersebut.
Lalu sebenarnya apa langkah yang tepat yang harus dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi. Ini tanggapan masyarakat:
1. Michael Agustin (27) Karyawan Swasta
"Sikat aja kalau emang benar ada premannya. Itu juga preman pasti ada yang arahin mungkin kartel juga. Jadi pemerintah juga bisa gandeg Kepolisian KPPU, dan pihak berwenang lainnya. Ini harus ditindaklanjuti yang begitu-begitu, ini urusan perut masyarakat loh,"
2. Fikri Halim (25) Pengusaha UKM
"Preman-preman itu kayanya kartel-kartel juga. KPPU kan udah nemuin banyak tuh oknum yang diduga kartel. Itu kan belum seluruhnya ditemuin. Usut tuntas lah.
KPPU harus berperan lebih. Saya yakin kalau kartel tidak ada harganya juga akan turun. Ini sudah mengakar,"
3. Agustina (27) Pegawai Bank Swasta
"Masa pemerintah tidak bisa mengatasi ini sih. Masalah harga daging ini kan tiap tahun tahun ada, harusnya bisa belajar dari sebelum-sebelumnya. Tapi pemerintah harus serius," (okezone.com)
Follow WhatsApp Channel RiauAktual untuk update berita terbaru setiap hari
GoogleNews
