PEKANBARU (RA) - Terkait demo yang dilakukan puluhan pendemo yang menamakan dirinya Forum Mahasiswa Pengawas Reformasi (Formasi) di depan kantor Walikota Pekanbaru untuk menuntut Walikota Pekanbaru, Firdaus MT untuk mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU), Azmi yang baru saja beberapa bulan dilantik karena Azmi dinilai tersangkut kasus korupsi dianggap oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan masyarakat.

"Sebenarnya, kalau kita melihat dari satu sisi itu memang hak preogratif seorang kepala daerah untuk menempatkan seseorang yang akan membantunya dalam pemerintahan seperti kepala dinas. Karena yang akan memakai itu adalah kepala daerah," ungkap Sondia Warman SH ketika dikonfirmasi di gedung DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (04/10/2012).

Dikatakan Sondia, meskipun demikian hak pimpinan kepala daerah, namun fungsi masyarakat sebagai pengawas kebijakan pemerintah juga hal yang wajar. Jika dipandang sebagai kejanggalan dalam pengangkatan seorang kepala dinas, masyarakat juga harus terus membantu pemerintah memantau kinerja Satuan Kerja.

"Tidak ada salahnya kalau mahasiswa itu mempertanyakan pengangkatan perangkat kepala daerah, namun alangkah eloknya dilakukan secara audiensi tanpa melakukan demo. Lakukan audiensi dan bertukar pikiran dengan Walikota, saya yakin pak Wali punya alasan mengapa mengangkat seorang kepala dinas," paparnya.

Ditambahkan politisi Partai Amanat Nasional tersebut, jika memang masyarakat mengetahui bahwa seorang kepala dinas terlibat dalam kasus hukum, maka Sondia meminta agar masyarakat menyerahkan persoalan hukum tersebut tetap berjalan oleh aparat penegak hukum. Sebab, tak akan mungkin jika memang sudah tersangka akan menjabat kembali, hal ini juga sudah dijamin oleh Walikota, bahwa dalam pelantikan beberapa waktu lalu pada eselon II tidak ada mengangkat tersangka.

"Tentu dalam memantau itu harus melalui koridor yang benar, kalau memang mempertanyakan tentu sekedar mempertanyakan saja. Dari pada demo, tentu alangkah baik berbicara langsung dengan Walikota. Makanya kepada adek-adek saya yang sebagai mahasiswa, sebelum melakukan tindakan itu, coba berpikir dulu, umpamanya demo, lihat dari dua sisi, siapa yang akan dirugikan dengan aksi ini," pungkasnya.

Sebagaimana demo yang dilakukan Formasi di halaman Kantor Walikota Pekanbaru, untuk menuntut walikota mencopot Kepala Dinas PU Kota Pekanbaru, Azmi karena terlibat kasus korupsi di Kabupaten Kampar saat menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Staff Bappeda Kota Pekanbaru. Demo ini tidak mendapatkan respon oleh walikota maupun pejabat yang berkompeten untuk menerima aspirasi tersebut, sehingga pendemo membubarkan diri. (rik)