PEKANBARU (RA) - Pengamat pendidikan yang juga mantan kepala PGRI Provinsi Riau, Isjoni menjelaskan, dengan masuknya materi pelajaran yang tidak layak dikonsumsi oleh siswa di salah satu buku pelajaran SD, merupakan indikasi penyusunan kurikulum yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di dalamnya seperti para praktisi dan lulusan sarjana pendidikan yang mengerti dengan materi pelajaran.

"Makanya terjadi materi pelajaran yang tidak pantas ini, karena menyusun kurikulum dilakukan oleh orang yang di luar LPTK. Meskipun setiap pergantian pimpinan bakal terjadi pergantian kurikulum, namun penyusunan kurikulum ini tetap mengacu kepada pelajaran yang menimbulkan dampak positif," ungkap Isjoni.

Selain penyusunan kurikulum yang tidak dilakukan orang yang berkompeten, Isjoni juga melihat pengawasan dan editor terhadap isi buku yang akan beredar di sekolah tidak dilakukan dengan baik oleh pihak pengawas buku. Dengan demikian, isi dari sebuah buku tidak terlalu diperhatikan sehingga sampai di tangan murid baru disadari bahwa buku tersebut tidak pantas.

"Terkadang ada juga kelompok tertentu yang memang secara sengaja memberikan pelajaran seperti ini untuk dampak negatif jangka panjang. Memang sekarang semacam setengah transparan, tapi dalam jangka panjang akan fullguar dan merusak etika serta moral generasi kita," jelasnya.

Isjoni juga menambahkan, kedepan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam menyusun sebuah kurikulum sebuah percetakan buku, harus dilakukan oleh orang-orang yang memang telah membidangi pendidikan dan juga diawasi oleh editor yang profesional.

"Fungsi pengawasan perlu juga ditingkatkan, karena dalam buku itu ada pengawasan ketat yang harus dilakukan, dicek ulang lagi materi yang ada di dalamnya dan diedit lagi, apakah menimbulkan dampak negatif atau tidak. Karena kita melihat sajian materi yang disampaikan dalam buku pelajaran yang tak pantas dipelajari anak SD itu beredar karena kurang pengawasan," imbuhnya. (rik)