Pencarian

Podcast Kelupas

Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan RAPP oleh BUMN dan BUMD

Ahad, 22 November 2026 • 14:41:00 WIB
Aktivis Lingkungan Kritik Rencana Pengelolaan RAPP oleh BUMN dan BUMD
Proses pemasangan plang oleh Satgas PKH di PT RAPP.

PEKANBARU (RA) – Rencana pemerintah melanjutkan operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melalui kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuai kritik dari aktivis lingkungan Riau.

Aktivis lingkungan Riau, Abdul Aziz, mempertanyakan alasan pemerintah menyerahkan pengelolaan perusahaan kertas raksasa tersebut kepada BUMN dan BUMD setelah izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dicabut.

Menurutnya, pergantian pengelola tidak serta-merta menjamin pengelolaan kawasan hutan akan lebih baik dan berpihak kepada masyarakat Riau.

"Saya bertanya ke Pak Barita, maksudnya dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD itu apa? Emang lebih hebat BUMN melanjutkan itu ketimbang swasta?" kata Aziz saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Minggu (22/11/2026).

Ia menilai, siapa pun pihak yang melanjutkan operasional perusahaan, masyarakat Riau tetap berpotensi menjadi pihak yang menanggung dampak ekologisnya.

"Kalau dilanjutkan ya berarti sama saja, enggak akan ada itu memikirkan masyarakat Riau, Pak. Samalah dengan migas yang masyarakat Riau hanya kebagian dampak ekologisnya," ujarnya.

Aziz juga meminta Satgas PKH tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap regulasi. Sebab, menurutnya, persoalan perizinan HTI di Riau justru sudah bermasalah sejak awal penerbitannya.

Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Dalam Pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa areal HTI hanya boleh diberikan pada hutan produksi yang tidak produktif.

Namun, Aziz menilai praktik pemberian izin di Riau justru tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

"Tapi yang terjadi di Riau, perizinan itu justru diberikan di areal yang tutupan hutannya lebat, bahkan 80 sampai 120 meter kubik per hektare," tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian luas kawasan hutan produksi tetap dengan luas konsesi HTI di Riau.

Mengacu pada SK Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 173 Tahun 1986 dan Nomor 7651 Tahun 2011, luas hutan produksi tetap di Riau disebut hanya sekitar 1,8 juta hektare.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun kalangan organisasi nonpemerintah (NGO), luas konsesi HTI di Riau telah mencapai sekitar 2,1 juta hektare.

"Alhasil, Riau kesulitan untuk memberesi urusan tata ruang karena fungsi kawasan hutan telah overlapping," ungkap Aziz.

Ia kemudian mengungkit persoalan sekitar 175.000 hektare kawasan di Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Menurut Aziz, kawasan yang semula berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT) tersebut kemudian diubah menjadi Hutan Produksi (HP) melalui SK 673 Tahun 2014 pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Itu sudah diusahai loh, artinya perizinan itu sudah diberikan di areal itu. Supaya sesuai regulasi, dirubahlah itu dari HPT menjadi HP. Itu tutupan hutannya luar biasa, Pak," katanya.

Aziz memperkirakan, apabila harga kayu saat itu mencapai Rp550.000 per meter kubik, nilai kayu dari kawasan tersebut bisa mencapai sekitar Rp8,4 triliun.

Karena itu, ia justru mempertanyakan keputusan pemerintah yang mengambil alih pengelolaan dan menyerahkannya kepada BUMN.

"Jadi kalau mau dilanjutkan, ya mending kasih saja itu yang pemegang konsesi itu melanjutkan. Akan lebih bagus mereka daripada BUMN," ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz menilai persoalan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kesalahan pemerintah dalam menerbitkan perizinan tanpa penataan batas kawasan yang jelas.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memperbaiki persoalan tersebut dengan melakukan penataan batas secara benar. Langkah itu penting untuk memastikan hak-hak pihak lain yang lebih dahulu menguasai dan mengusahai lahan tidak terabaikan.

Ia menduga, sejumlah perizinan konsesi diterbitkan dengan tata batas yang belum jelas sehingga berpotensi berbenturan dengan lahan milik masyarakat.

Atas dasar itu, Aziz juga mempertanyakan klaim terhadap kebun sawit seluas sekitar 18.000 hektare yang disebut berada di dalam areal konsesi PT RAPP.

Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan sebagian lahan tersebut sebelumnya telah dikuasai dan diusahai masyarakat, sebelum kemudian masuk dalam klaim kawasan hutan maupun areal konsesi.

"Bapak baca deh itu izin-izin konsesi yang diberikan. Di Amar pertama itu dikatakan bahwa letak dan luas defenitif konsesi akan diberikan setelah dilakukan penataan batas di lapangan," kata Aziz.

Ia juga mengacu pada amar ketujuh dalam ketentuan perizinan tersebut. Apabila dalam proses penataan batas ditemukan hak masyarakat berupa perladangan, tegalan dan sebagainya, kawasan itu harus dikeluarkan dari areal konsesi atau di-enclave.

"Jadi Bapak jangan selalu bilang itu kawasan hutan, kawasan hutan yang kemudian disita," tegasnya.

Aziz turut menantang Satgas PKH untuk membuka bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutan yang menjadi dasar pengambilalihan lahan.

"Bapak punya enggak bukti-bukti proses pengukuhan kawasan hutannya? Kalau memang itu kawasan hutan, jangan seolah-olah penegakan hukum tapi justru bertujuan lain," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, pengukuhan kawasan hutan telah memiliki tahapan yang harus dilalui.

Tahapan tersebut meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan.

"Negara yang baik itu adalah negara yang mampu menghamparkan hukum-hukum dengan benar. Bukan klaim sepihak lalu dengan embel-embel negara, lahan itu disita. Ini merusak, Pak," katanya.

Selain pencabutan izin RAPP, Aziz juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menyerahkan hasil sitaan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

"Terus kemudian hasil sitaan diberikan kepada Agrinas, memang Agrinas bisa apa memberikan kepada negara? Enggak ada. Kebun yang konon luasnya 730.000 hektare saja, hasilnya cuma Rp2,7 miliar," ujarnya.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan berarti tidak mendukung langkah negara dalam menertibkan kawasan hutan. Namun, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

"Bukan hanya Bapak yang cinta dengan negara ini, kami semua cinta dengan negara ini, tapi enggak kayak gini caranya," kata Aziz.

"Jadi kalau negara memang ingin memberikan shock therapy terkait hukum, lakukan dengan benar, bukan main rampas tanpa melalui proses hukum yang benar," sambungnya.

Aziz menilai, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kesalahan pemerintah sebelumnya yang menerbitkan izin secara serampangan. Namun, saat ini pemerintah justru dinilai berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain, kemudian mengambil alih lahan.

Menurutnya, langkah yang semestinya dilakukan adalah mengakui dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan menjalankan ketentuan yang selama ini tidak dilaksanakan secara benar.

Salah satunya melalui penataan batas kawasan berdasarkan kondisi eksisting di lapangan. Dengan demikian, lahan yang telah lebih dahulu dikuasai dan diusahai pihak lain harus dikeluarkan dari areal yang diklaim sebagai kawasan hutan atau konsesi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mengacu pada kondisi eksisting menjadi resiko pemerintah. Salah sendiri tidak melakukan penataan batas sedari perintah itu ada," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP di Riau. Namun, pencabutan izin tersebut dipastikan tidak akan menghentikan operasional perusahaan maupun menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema keberlanjutan operasional perusahaan melalui kerja sama BUMN dan BUMD.

"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini, itu poin pertama. Karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," kata Barita kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Barita, skema tersebut telah dikoordinasikan agar keberlanjutan operasional perusahaan tetap berjalan tanpa merugikan karyawan maupun masyarakat sekitar.

"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak. Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," jelasnya.

Satgas PKH mencabut izin PT RAPP pada Jumat (20/11/2026). Dengan keputusan tersebut, negara kembali menguasai areal kerja perusahaan seluas sekitar 338.536 hektare.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Pencabutan izin dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.

Atas pencabutan izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai negara. Meski demikian, perusahaan tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.

Pencabutan izin RAPP juga dilakukan bersamaan dengan penyitaan pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks