Pencarian

Podcast Kelupas

Satgas PKH Tertibkan RAPP dan GSL di Riau, Izin 338 Ribu Hektare Dicabut

Jumat, 20 November 2026 • 10:41:00 WIB
Satgas PKH Tertibkan RAPP dan GSL di Riau, Izin 338 Ribu Hektare Dicabut
Satgas PKH memasang plang pencabutan izin PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pelalawan, Riau.

RIAU (RA) - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua perusahaan di Provinsi Riau, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (GSL).

Penertiban tersebut meliputi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) seluas 42 hektare.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan.

Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Selain RAPP, Satgas PKH juga menertibkan PT GSL di Kabupaten Kuansing. Perusahaan tersebut diduga mengoperasikan PKS nonkebun yang membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kegiatan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Aktivitas tersebut dinilai turut mendorong perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak permohonan tersebut. Satgas juga mengambil alih areal PKS beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL.

Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi perambahan, kebakaran gambut, dan kerusakan kawasan lindung. Pemerintah juga menargetkan pemulihan fungsi hutan, termasuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jampidsus, pejabat Bareskrim Polri, Gubernur Riau, Kajati Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, serta Kapolda Riau.

Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara.

Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Video

Indeks

Berita Terkini

Indeks