RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat neraca pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan mengendalikan inflasi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat membuka Capacity Building Tim Teknis Penguatan Neraca Pangan Daerah dan Evaluasi Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau secara virtual, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Lancang Kuning, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau. Syahrial didampingi Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D.
Syahrial mengatakan, neraca pangan diperlukan untuk memetakan keseimbangan produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengantisipasi kekurangan pasokan sebelum memicu kenaikan harga.
"Yang harus kita jaga bukan hanya daya beli masyarakat dan kepastian pasokan, tetapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan usaha para produsen pangan," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026, inflasi tahunan Riau tercatat 3,09 persen. Sementara itu, inflasi Dumai mencapai 3,49 persen dan Pekanbaru 2,69 persen.
Di sisi produksi, beras Riau pada 2026 diproyeksikan mencapai 138,77 ribu ton. Namun, jumlah tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga pasokan dari luar daerah masih diperlukan.
"Karena itu, penguatan produksi lokal dan kepastian pasokan dari luar daerah tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan di Riau," jelasnya.
Pemprov Riau, lanjut Syahrial, telah menjalin kerja sama dengan Sumatera Utara pada Oktober lalu. Kerja sama tersebut ditandai transaksi perdana pembelian enam ton beras dan 200 kilogram cabai merah.
Ia berharap kerja sama antardaerah itu terus dikembangkan untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan, terutama ketika produksi lokal belum mencukupi kebutuhan.
Syahrial juga menyoroti keterbatasan lahan baku sawah di Riau. Daerah ini termasuk satu dari empat provinsi yang luas lahan baku sawahnya belum mencapai 87 persen dari target yang ditetapkan.
Selain peningkatan produksi, ia meminta BUMD pangan berperan sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani agar memiliki kepastian pasar.
"Jangan sampai kita baru melakukan intervensi ketika harga sudah mengalami kenaikan. Dengan data neraca pangan yang baik, kita bisa mengantisipasi potensi kekurangan pasokan lebih awal," tuturnya.
Ia mengingatkan, kebutuhan sejumlah komoditas berpotensi meningkat menjelang Nataru. Faktor cuaca dan gangguan distribusi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pasokan maupun memicu kenaikan harga.
Melalui penguatan neraca pangan dan koordinasi TPID kabupaten/kota, Pemprov Riau berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha petani.