BENGKALIS (RA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus melakukan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD 2027 menyusul pengurangan transfer pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi yang turun hingga 80,61 persen.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menegaskan pembangunan daerah dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Hal itu disampaikannya setelah Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 disepakati bersama DPRD dengan total belanja daerah cuma sebesar Rp1,98 triliun.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026) sore.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Sebanyak 32 anggota DPRD turut hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total belanja daerah disepakati sebesar Rp1.987.583.920.520,54. Sementara pendapatan daerah ditetapkan Rp1.876.044.496.194,47 dengan pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.
Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan rancangan awal. Belanja daerah turun 41,99 persen dari usulan sebelumnya yang mencapai Rp3,26 triliun.
Kasmarni mengakui penyusunan APBD 2027 dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang cukup berat. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
"Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama," tegasnya.
Menurutnya, APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah lebih cermat, selektif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menyusun maupun melaksanakan program kerja. Pemborosan anggaran, terutama untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, harus dihindari.
"Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak hanya karena kemampuan keuangan daerah sedang menghadapi tekanan," ujarnya.
Ia juga meminta program yang belum mendesak dievaluasi kembali, sedangkan kebutuhan dasar masyarakat dan program prioritas pembangunan tetap menjadi perhatian utama.
Terkait catatan dan rekomendasi Banggar DPRD, Kasmarni memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
Seluruh kepala perangkat daerah diminta mencermati rekomendasi tersebut agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada kesempatan itu, Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, serta TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2027.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar berbagai tantangan pembangunan daerah dapat dihadapi bersama.
Dengan disepakatinya APBD 2027, Kasmarni berharap program prioritas tetap berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.
