PEKANBARU (RA) - Ratusan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau membubarkan diri sebelum pukul 16.00 WIB.
Massa aksi yang meminta ditemui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto tersebut memilih mundur dikarenakan SF Hariyanto tengah melakukan kegiatan pemerintahan di Kota Batam.
Namun, mereka sempat ditemui sejumlah Kepala OPD. Mulai dari Asisten II Helmi D, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Zulfahmi, Kepala Kesbangpol Boby Rachmat, Kepala Satpol PP Sri Sadono dan Kepala Biro Hukum Yan Dharmadi.
Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau Muhammad Azhari menyebutkan sejumlah isu menjadi dasar bagi pihaknya dalam melakukan Aliansi Mahasiswa UNRI Kritisi Pemprov Riau (AMUK) BEM Universitas Riau.
"Pemerintah daerah tengah menghadapi krisis fiskal berupa defisit APBD, penundaan pembayaran utang kewajiban (tunda bayar), kelumpuhan infrastruktur fisik, serta ancaman kejahatan ekologis yang sistematis," kata Azhari, Rabu (12/8/2026).
Dikatakan Azhari, pihaknya menyoroti krisis tata kelola APBD, pengabaian hak dasar pendidikan, ketimpangan pengalokasian anggaran, kerusakan ekosistem pesisir dan daratan, serta kehancuran infrastruktur jalan.
"Hal ini yang akhirnya menjadikan kami membawa lima tuntutan utama. Yang mana, sangat membutuhkan reorientasi kebijakan anggaran dan pemulihan tata kelola secara menyeluruh," ungkapnya.
Adapun lima tuntutan tersebut, diantaranya:
1. Pencairan dan Tata Kelola Anggaran Beasiswa Pendidikan.
2. Evaluasi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada Lembaga Vertikal.
3. Penanganan Abrasi Pesisir dan Konflik Agraria (Deforestasi dan Karhutla).
4. Transparansi Tata Kelola dan Alokasi Anggaran APBD.
5. Ancaman Truk ODOL Korporasi dan Eksternalisasi Biaya.
