PEKANBARU (RA) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho meminta para lurah agar menjadi pemimpin yang hadir di tengah masyarakat. Para lurah harus mampu menyelesaikan persoalan di tingkat kelurahan sebelum diteruskan ke tingkat kecamatan.
Hal itu disampaikan Wako usai melantik 18 Lurah dan belasan pejabat pengawas lainnya, di Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya, Jumat (24/7/2026) siang.
Wako menilai, bahwa keberhasilan kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota sangat bergantung pada kinerja aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Oleh karena itu, Wako menekankan agar seorang lurah tidak boleh sekadar melempar tanggung jawab. Tetapi, lurah harus proaktif memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.
"Lurah harus dekat dengan warga. Persoalan yang bisa diselesaikan di kelurahan harus dituntaskan di kelurahan. Selain itu, lurah juga harus menjaga kebersihan, ketenteraman, serta keharmonisan lingkungan," tegas Agung.
Kini, Pemko Pekanbaru telah menerapkan sistem manajemen talenta dalam pengelolaan sumber daya aparatur.
Melalui sistem tersebut, evaluasi kinerja pejabat tidak lagi menunggu dua tahun, melainkan dapat dilakukan setiap enam bulan. Promosi maupun mutasi jabatan sepenuhnya didasarkan pada hasil kerja, bukan kedekatan dengan pimpinan.
"Saya tidak membutuhkan pencitraan. Yang saya butuhkan adalah hasil kerja. Saya menerima laporan langsung dari warga, sehingga mengetahui bagaimana kinerja para pejabat di lapangan," tutur Agung.
Ia bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar rutin turun ke lapangan bukan untuk kepentingan pencitraan. Melainkan, aksi turun ke lapangan ini agar dapat melihat langsung kondisi warga.
Karena itu, ia berharap para lurah mampu bekerja lebih baik lagi, terutama dalam menangani persoalan kebersihan dan pelayanan publik. Perpindahan jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi.
"Tidak ada tugas khusus ataupun perlakuan istimewa bagi pejabat tertentu. Kalau ada yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, itu adalah bagian dari pembaruan organisasi. Tugas utamanya tetap sama, yakni melayani warga," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agung memastikan seluruh lurah yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi. Ia membantah adanya praktik penunjukan berdasarkan kedekatan politik maupun pemberian uang.
"Saya tegaskan, tidak ada lurah yang dilantik tanpa mengikuti tes. Semua berdasarkan hasil seleksi dan kemampuan. Tidak ada karena kedekatan dengan kelompok tertentu atau karena memberikan uang. Silakan dicek," pungkasnya.
