DUMAI (RA) - Kabar membanggakan datang dari dunia akademik Kota Dumai.
Hildawati, S.Sos., M.Si., (Cand) Ph.D., dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, sukses menembus ketatnya persaingan nasional dan meraih pendanaan bergengsi Hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.
Tak sekadar prestasi biasa, capaian ini menjadi bukti kualitas riset akademisi daerah yang mampu bersaing di level nasional.
Hildawati memenangkan hibah melalui skema Penelitian Fundamental Reguler, kategori yang dikenal selektif dan kompetitif.
Dalam risetnya, Hildawati mengangkat isu yang kian relevan di era digital, yakni aksesibilitas layanan pemerintah bagi kelompok rentan.
Ia mengusung penelitian bertajuk "Integrasi Assistive Technology Compatibility dalam Extended UTAUT: Komparasi Adopsi E-Government pada Penyandang Disabilitas Sensorik Indonesia dan Malaysia."
Lewat penelitian ini, Hildawati berupaya membedah sejauh mana layanan e-government benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik.
Dengan mengembangkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), riset ini diarahkan untuk melahirkan formulasi kebijakan dan desain teknologi yang lebih ramah, adaptif, dan berkeadilan.
Menariknya, riset ini tak berhenti pada lingkup nasional. Hildawati menggandeng akademisi lintas negara dalam kolaborasi Indonesia–Malaysia.
Saat ini, ia juga tengah menempuh studi doktoral (S3) di Universitas Utara Malaysia (UUM), yang sekaligus menjadi jembatan kerja sama internasional dalam penelitian tersebut.
Tim peneliti turut diperkuat oleh Dila Erlianti, S.Sos., M.Si., dari STIA Lancang Kuning Dumai, serta Arifin, B.BA., M.EC., dari Universitas Prima Indonesia.
Sementara itu, Dr. Muslimin Bin Wallang dari Universitas Utara Malaysia dipercaya sebagai mitra utama dalam studi komparatif.
Kolaborasi ini diyakini mampu menghadirkan sudut pandang yang lebih luas dalam membandingkan kebijakan serta implementasi e-government di dua negara serumpun.
Hildawati menegaskan, riset yang digagasnya bukan sekadar tuntutan akademik, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesetaraan layanan publik di era digital.
"Kami ingin memastikan bahwa transformasi digital pemerintah tidak meninggalkan siapapun. Termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, yang berhak mendapatkan akses layanan yang setara," ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia berharap, hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah di Indonesia dan Malaysia dalam merancang sistem e-government yang benar-benar inklusif.
Keberhasilan ini pun diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para akademisi, khususnya di Riau, untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan menembus panggung riset nasional hingga internasional.
