PEKANBARU (RA) - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Kebijakan Negara (KPKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Provinsi Riau, Jumat (27/2/2026) sekitar pukul 13.40 WIB.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah dan penegakan hukum.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, M Abdillah Putra itu diikuti sekitar 20 orang dari Kabupaten Rokan Hulu. Massa membawa spanduk serta poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dalam orasinya, Abdillah menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kebijakan negara.
"Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keadilan dan transparansi. Kami ingin ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait tuntutan yang kami sampaikan," ujar Abdillah di lokasi.
Abdillah menegaskan, gerakan tersebut merupakan panggilan moral agar kebijakan publik berjalan adil, transparan, serta berpihak kepada rakyat.
"Dalam tuntutannya, massa mendesak Agrinas agar tidak mengadu domba masyarakat Riau, khususnya dalam persoalan yang dinilai berpotensi memicu perpecahan antar persukuan di Rokan Hulu," ungkap Adillah.
Selain itu, mereka juga meminta penghentian perampasan tanah masyarakat untuk pembangunan markas Batalyon TNI dan menuntut seluruh proses pengadaan lahan dilakukan sesuai aturan serta menjunjung tinggi hak warga.
"Massa turut mendorong pemrosesan temuan Tim Pencari Fakta terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kerusuhan Agustus 2025 secara terbuka, transparan, dan akuntabel," sambungnya.
Tak hanya itu, mereka juga mendesak penindakan tegas terhadap oknum Brimob yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di Tual, Maluku, serta menjamin perlindungan hukum bagi korban.
Dalam aksinya, massa juga meminta evaluasi dan penghentian program yang mereka sebut sebagai MBG, disertai transparansi penggunaan anggaran.
Mereka bahkan meminta pembubaran Koperasi Merah Putih apabila terbukti bermasalah dan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi serta kepentingan rakyat.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan gerbang kantor DPRD Riau sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.
Tuntutan aksi sebagai berikut :
1.Mendesak Agrinas untuk tidak mengadu domba masyarakat Riau khususnya dalam persoalan yang berpotensi memicu perpecahan antar persukuan di Rokan Hulu, serta menjaga kondusivitas daerah yang selama ini di kenal santun dan beradab.
2. Menghentikan perampasan tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan markas Batalyon TNI dan memastikan setiap proses pengadaan lahan di lakukan sesuai aturan serta junjung tinggi hak-hak warga.
3. Mendorong pemrosesan temuan Tim pencari Fakta terkait dugaan keterlibatan Oknum TNI dalam kerusuhan agustus 2025 secara terbuka,transparan,dan akun tabel.
4.Mendesak hukum berat terhadap Oknum Brimob yang di duga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di Tual, Maluku, serta menjamin perlindungan hukum bagi Korban.
5. Mendesak evaluasi dan penghentian program yang mereka sebut sebagai MBG, di sertai transparansi penggunaan anggaran agar tidak merugikan Negara dan Masyarakat.
6.Meminta pembubaran Koperasi Merah Putih apabila terbukti bermasalah dan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi serta kepentingan rakyat.
