PEKANBARU (RA) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau akhirnya angkat bicara terkait bencana alam yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Bencana yang terjadi dinilai semata-mata bukan karena hanya faktor cuaca saja, namun bencana terjadi akibat dampak kerusakan alam.

Hal ini diungkapkan Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim Walhi Riau, Ahlul Fadli dalam Podcast Riauaktual.com pada pekan kemarin.

Menurut Fadli, bencana yang terjadi ada beberapa faktor penyebabnya. Satu diantaranya memang dari alam sendiri, dimana ada kesalahan tata kelola.

"Alam sudah mengingatkan, kita tidak boleh terlalu dominan sebagai manusia menguasai ruang-ruang yang sebenarnya ada peruntukan lain," kata Ahlul dalam podcast tersebut.

Pemberian izin dari pemerintah untuk pengelolaan perhutanan, perkebunan, pertambangan harus diperhatikan lagi. Karena tata kelola usaha tersebut berpengaruh besar terhadap bencana yang terjadi saat ini.

Ia mencontohkan, tutupan lahan di 3 provinsi yang terjadi bencana ini juga sudah berkurang dan berpengaruh besar terhadap bencana yang terjadi.

"Akibat tutupan hutan kurang itu sehingga daya dukung lingkungannya tidak sanggup menahan air, ketika hujan yang deras cuaca ekstrem. Ditambah juga adanya aktivitas ilegal logging, kayu ini yang dibawa arus," terangnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa lebih ketat dalam memantau aktivitas perusahaan, khususnya dalam perkebunan, pertambangan dan menyangkut ekosistem.

Apalagi saat ini hutan banyak beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tumbuhan sawit sendiri sangat jauh berbeda dengan pohon seperti biasanya dengan yang ada di hutan.

"Kalau bicara itu lebih jelas lagi perbedaannya. Pohon biasa jauh lebih banyak menyerap airnya itu. Pohon sawit itu sifatnya individual tidak bisa berbaur dengan pohon lain. Kalau pohon biasa itu bisa berbaur dengan yang lain, spesies, tanaman lain, dan secara menyerap karbon lebih tinggi," jelasnya.

Walhi Riau mendorong agar masyarakat juga bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, terutama terkait kelestarian alam. Masyarakat bisa mengawasi pemerintah dalam penyusunan kebijakan tata ruang atau lingkungan.

"Masyarakat harus bisa bersuara. Bicara soal bencana, kita juga harus melakukan mitigasi. Yang pasti adalah kolaborasi masyarakat dengan pemerintahnya untuk mengantisipasi bencana yang ada," pungkasnya.