SIAK (RA) - Bupati Siak Afni Zulkifli mendorong percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan pemanfaatan pendanaan pusat, terutama dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dorongan itu disampaikan saat membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang fokus pada penguatan sektor sawit rakyat berkelanjutan, Rabu (26/11/2025).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, koperasi, petani, hingga lintas instansi teknis untuk mendorong akses pendanaan PSR, pembangunan jalan kebun, hingga bantuan sarana dan prasarana lainnya.

Di hadapan peserta forum, Bupati Afni mengungkapkan hasil kunjungan Pemkab Siak ke BPDPKS. Menurutnya, dana pusat sebenarnya sangat besar dan dapat dimanfaatkan daerah, termasuk untuk pembangunan akses kebun dan bantuan peremajaan.

"Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun di pusat. Tapi selama ini akses dari daerah kurang karena proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah, dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri," tegas Afni.

Ia menilai penyebab minimnya proposal bukan karena tidak ada kebutuhan, tetapi lantaran petani dan kelembagaan belum mampu menyiapkan dokumen teknis secara lengkap.

Dari total 220.974 hektare kebun sawit di Siak yang didominasi perkebunan rakyat, banyak petani mengeluhkan kondisi jalan produksi yang sulit ditangani APBD.

"Mari kita perjuangkan bersama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD, dan terbukti kita sudah mampu mengakses itu," ujar Afni.

Bupati Afni juga menyoroti rendahnya capaian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Siak yang baru mencapai sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen.

Ia menilai hambatannya bertumpu pada lemahnya SDM, regulasi yang terus berubah, dan koordinasi kelembagaan petani yang belum optimal.

"Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat, dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian," katanya.

Agar forum berjalan efektif, Bupati meminta dibentuk sekretariat kecil di bawah Bapperida sebagai tempat konsultasi penyusunan proposal PSR, sarpras, hingga beasiswa BPDP.

"Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan," tambah Afni.

Kabid Ekonomi dan SDA Bapperida, Andi Darmawan, menambahkan banyak koperasi dan petani terkendala pada dokumen teknis seperti pembuatan peta, gambar teknis, dan hitungan untuk jalan produksi.

"Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum, kita bisa meminta bantuan PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan," jelasnya.

#Siak