PEKANBARU (RA) - Aksi unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) berujung pada dialog tertutup selama dua jam.

Dialog antara perwakilan demonstran dengan Komandan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Sutikno, serta sejumlah pejabat terkait, Kamis (20/11/2025).

Dalam pertemuan itu, beberapa respons penting disampaikan langsung oleh pimpinan lembaga. Namun, jawaban yang diberikan dinilai belum memenuhi harapan massa.

Kajati Riau, Sutikno, menegaskan bahwa keberadaan Satgas PKH bukan kewenangan daerah, melainkan mandat pemerintah pusat melalui keputusan presiden.

"Satgas yang ada di sana itu dasarnya keputusan presiden. Saya tidak punya kewenangan untuk membubarkan instruksi presiden itu," kata Sutikno di hadapan massa usai dialog.

Meski begitu, ia memastikan seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat akan diteruskan ke pusat sebagai bahan evaluasi.

"Apa yang sudah terjadi akan ada evaluasi. Apakah nanti akan dibubarkan, itu bukan kewenangan di sini. Tapi akan kita sampaikan ke pusat," tegasnya.

Sutikno mengatakan pihaknya juga sudah melakukan pembahasan panjang dengan perwakilan massa untuk menyerap seluruh keluhan yang muncul di lapangan.

"Kami sudah bicara panjang lebar. Supaya apa yang disuarakan bisa kita tampung dan teruskan. Harapannya untuk kebaikan kita semua," jelasnya.

Terkait adanya dugaan intimidasi dalam proses penertiban kawasan hutan, Sutikno meminta masyarakat melaporkan dengan bukti agar dapat ditindaklanjuti.

"Kalau ada intimidasi, laporkan. Kasih buktinya, akan kita sampaikan ke pusat. Semua pasti dievaluasi. Kami di sini bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat," ujarnya.

Dari pihak legislatif, Ketua DPRD Riau Kaderismanto juga turun menemui massa. Ia mengatakan seluruh tuntutan telah dibahas bersama perwakilan lembaga, namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

"Hari ini tidak ada yang bisa mengambil keputusan atas semua yang disampaikan. Tapi semuanya sudah dibicarakan, dan kami mendukung apa yang disuarakan kawan-kawan," katanya.

Ia menegaskan DPRD Riau akan terus mengawal persoalan tumpang tindih kawasan hutan, termasuk kebun masyarakat yang masuk dalam kawasan.

"Bukan soal TNTN saja, tapi semua kebun masyarakat di kawasan hutan. Tugas kami mengawal ini," tambahnya.

Kaderismanto juga meminta massa percaya pada tim yang telah berdialog di dalam gedung.

"Berikan kepercayaan pada utusan yang sudah berdialog. Ini akan kita tindak lanjuti ke pemerintah pusat demi kebaikan masyarakat Riau," ujarnya.

Namun, ribuan massa yang masih bertahan di depan Kantor Kejati Riau menilai pertemuan itu belum memberi kejelasan karena tidak ada keputusan tegas terkait tuntutan mereka.

Hingga sore ini, aksi unjuk rasa masih berlangsung dan peserta aksi belum menunjukkan tanda-tanda membubarkan diri.

#Riau